MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Makassar, dr Udin Malik, menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam sistem evaluasi kinerja pemerintahan, khususnya dalam penggunaan anggaran publik.
Menurutnya, proses monitoring dan evaluasi tidak boleh berhenti pada persoalan serapan anggaran semata, melainkan harus menilai sejauh mana dampak setiap rupiah uang rakyat terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dr Udin Malik saat mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III Tahun 2025 Komisi A DPRD Kota Makassar yang berlangsung di ruang Badan Anggaran DPRD, Kamis (23/10). Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.
”Saya mendorong agar ada budaya monitoring evaluasi berbasis value for money. Bukan hanya melihat berapa besar serapan anggaran, tapi apa dampak dari setiap rupiah uang rakyat yang dibelanjakan,” ungkapnya.
Menurutnya, konsep value for money merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Ia menegaskan, pengawasan DPRD tidak hanya bertujuan memastikan anggaran terserap sesuai jadwal, tetapi juga memastikan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
”Anggaran publik harus bermuara pada peningkatan kualitas layanan. Kalau serapan tinggi tapi dampaknya tidak terasa, berarti ada yang keliru dalam perencanaan dan pelaksanaan,” tegasnya.
Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Makassar I ini juga berharap, evaluasi berbasis manfaat tersebut bisa menjadi budaya baru dalam sistem birokrasi Pemkot Makassar dengan begitu, kinerja OPD akan lebih terarah pada hasil konkret, bukan sekadar formalitas laporan serapan.
”Harapannya, langkah-langkah ini mengarah pada tata kelola dan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan menyejahterakan masyarakat,” katanya.
Komisi A DPRD Makassar sendiri berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap program-program strategis daerah, terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan kepentingan warga kota.
Rapat Monev tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam realisasi APBD 2025. Dengan dorongan seperti ini, Ia menegaskan posisinya sebagai mitra kritis pemerintah yang tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga pada nilai dan manfaat nyata bagi rakyat. (ita/rif)