BeritaKotaMakassar.Com — Eksekusi pengembalian dana hasil tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) senilai Rp13,2 triliun menjadi sorotan besar di tanah air. Aksi yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (20/10) itu dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat hukum dan menjaga integritas ekonomi nasional.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengeksekusi putusan pengadilan terhadap sejumlah perusahaan besar di industri kelapa sawit, kasus yang mengguncang publik sekitar tiga tahun lalu. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap jaringan bisnis besar yang sebelumnya dianggap kebal hukum.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai eksekusi pengembalian uang negara ini sarat makna politik. Menurutnya, slogan “no more untouchables” mencerminkan pesan kuat dari Presiden Prabowo bahwa tidak ada lagi kekuatan ekonomi yang kebal hukum. “Pesan ini menegaskan bahwa penegakan hukum ekonomi harus menembus pengaruh, kekuasaan, dan koneksi bisnis,” ujarnya, Selasa (21/10).
Lebih lanjut, Bawono menilai kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi momentum memulihkan moralitas pasar dan menegakkan etika bisnis. Ia menyebut langkah ini sebagai sinyal komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang bersih, adil, dan setara bagi seluruh pelaku ekonomi. “Transparansi dan ketegasan menjadi pondasi baru bagi hubungan negara dan sektor swasta strategis,” tambahnya.
Sementara itu, Co Founder ISESS, Khairul Fahmi, menilai pengembalian Rp13,2 triliun itu sebagai kemenangan negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional. Ia menegaskan, ketika hukum mampu menundukkan kepentingan besar yang merugikan rakyat, maka negara sedang menutup celah-celah kerentanan strategisnya. Presiden Prabowo bahkan mengilustrasikan nilai pemulihan itu setara dengan renovasi delapan ribu sekolah atau pembangunan enam ratus kampung nelayan modern.
Khairul menekankan, korupsi di sektor vital seperti pangan dan energi adalah ancaman non-militer yang berdampak sistemik terhadap ekonomi dan stabilitas nasional. Uang hasil pemulihan tersebut, menurutnya, dapat menjadi ruang fiskal baru untuk memperkuat fondasi sosial dan pertahanan negara. “Jika diarahkan dengan tepat, dana itu bisa mempercepat kemampuan negara untuk hadir cepat, melihat lebih jauh, dan bertahan lebih lama di darat, laut, maupun udara,” tandasnya.(jp)