MAROS, BKM — Dana Desa (DD) Kabupaten Maros mengalami penurunan signifikan pada 2026 mendatang. Jumlahnya berkurang hingga Rp11 miliar. Selain itu, Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten juga menurun sekitar Rp15 miliar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Maros, Muhammad Idrus, menjelaskan, Dana Desa Maros yang sebelumnya mencapai Rp78 miliar kini hanya tersisa sekitar Rp67 miliar.
”Secara nasional memang dana transfer berkurang. Semua daerah mengalami hal yang sama,” sebutnya.
Idrus menambahkan, pengurangan anggaran tersebut akan terjadi di seluruh desa di Kabupaten Maros. ”Kalau berkurang Rp11 miliar, rerata sekitar Rp100 juta sampai Rp130 juta per desa yang berkurang,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam pengelolaan dana desa terdapat dua jenis anggaran. Yakni anggaran yang telah ditentukan penggunaannya dan anggaran yang tidak ditentukan.
”BLT sebesar 15 persen, ketahanan pangan 20 persen, dan penanganan stunting 5 persen. Ini program wajib yang harus dijalankan,” jelasnya.
Namun, pengurangan ini berdampak pada program prioritas di desa. Khususnya dibidang infrastruktur yang banyak tidak dapat dibiayai hasil musyawarah desa. Selain itu, Idrus mengungkapkan 30 persen dari Dana Desa wajib dijaminkan untuk program Koperasi Merah Putih.
”Artinya, 70 persen dari dana desa sudah memiliki alokasi pasti. Sisanya, 30 persen bisa digunakan untuk membiayai usulan masyarakat. Misalnya desa dapat Rp1 miliar, berarti hanya Rp300 juta yang bisa digunakan untuk usulan masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan pengurangan anggaran ini tidak berdampak pada pembayaran gaji perangkat desa, karena gaji tersebut dialokasikan langsung dari pemerintah kabupaten. Padahal, ADD juga mengalami penurunan, dari Rp82 miliar menjadi Rp67 miliar.
”Tahun depan memang pembangunan di desa akan sedikit berkurang,” tegasnya.
Besaran Dana Desa dan ADD yang diterima setiap desa bervariasi berdasarkan sejumlah indikator, seperti jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis, luas wilayah, serta jumlah penduduk miskin. Pemerintah Kabupaten Maros pun mengingatkan para kepala desa untuk tetap fokus pada program prioritas dan kebutuhan nyata masyarakat.
”Jangan asal membangun. Tapi dahulukan yang benar-benar dibutuhkan warga,” tutupnya. (ari/c)
