MAROS, BKM — Kuota jemaah haji Kabupaten Maros, diperkirakan mengalami peningkatan signifikan pada musim haji tahun 2026 mendatang. Hal ini menyusul adanya perubahan skema penentuan jumlah kuota haji pemerintah pusat yang kini mengacu pada daftar tunggu (waiting list) setiap daerah.
Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Maros, Ahmad Ihyadin, mengatakan, selama ini kuota haji Kabupaten Maros hanya berjumlah 296 orang per tahun. Namun, dengan kebijakan baru tersebut, jumlahnya kemungkinan besar akan bertambah.
”Kuota Maros setiap tahun hanya 296 orang. Jadi ada penambahan signifikan tahun 2026 karena kebijakan baru pemerintah,” katanya.
Menurut Ahmad, kebijakan baru ini menetapkan pembagian kuota berdasarkan jumlah calon jemaah yang telah terdaftar dan menunggu giliran berangkat. Bukan lagi berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim seperti sebelumnya.
Ia menjelaskan, pada musim haji 2025, sebagian provinsi masih menggunakan sistem pembagian kuota berdasarkan jumlah penduduk muslim. Pola ini memang dianggap adil secara demografis. Tetapi tidak mencerminkan urutan pendaftaran jemaah secara nyata.
”Akibatnya, ada kabupaten dengan penduduk muslim banyak namun pendaftar sedikit tetap memperoleh kuota besar. Sebaliknya, daerah dengan pendaftar tinggi justru mendapat kuota kecil,” jelasnya.
Kini, setelah pemerintah menerapkan formula baru berbasis waiting list per provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, pembagian kuota akan menjadi lebih proporsional.
Dengan sistem baru tersebut, beberapa kabupaten yang selama ini menikmati kuota besar karena faktor jumlah penduduk kemungkinan mengalami penurunan, bahkan ada yang tidak mendapatkan jemaah sama sekali pada 2026.
”Daerah dengan daftar tunggu tinggi seperti Maros berpeluang besar mendapat tambahan kuota signifikan,” imbuhnya.
Ia menegaskan, kebijakan ini bukan bentuk pengurangan hak bagi daerah lain, melainkan upaya untuk menegakkan keadilan dan memperbaiki ketimpangan distribusi kuota yang selama ini terjadi.
”Sistem baru ini lebih adil karena prinsipnya first come, first served. Jadi yang sudah lama mendaftar dan menabung untuk berangkat bisa lebih cepat diberangkatkan,” terangnya.
Ahmad menambahkan, penentuan resmi jumlah kuota haji per kabupaten/kota di Sulawesi Selatan akan diumumkan Kementerian Agama pada Selasa pekan depan. Sementara itu, proses pelunasan biaya haji masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
”Setelah penetapan kuota dilakukan, tahap selanjutnya adalah penyelesaian dan verifikasi dokumen, pemeriksaan kesehatan, pelunasan, pengurusan visa, bimbingan manasik, hingga persiapan pemberangkatan calon jemaah haji Maros,” tutupnya. (ari/c)
