BULUKUMBA, BKM–Sejumlah politisi yang menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba meninjau pembangunan Pagar Pasar Sentral Bulukumba, Kamis (13/11).
Peninjauan dilakukan pasca DPRD Kabupaten Bulukumba menerima aduan masyarakat.
Legislator Partai Gerindra selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Syahruni Haris memimpin rombongan para wakil rakyat, di antaranya Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bulukumba Andi Pangerang Hakim, serta dua Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bulukumba, Ismail dan Rizal Sarib. Selain itu, juga hadir Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bulukumba, Dr. Supriadi dan Efhi Wahyudi Masri.
Di lokasi pembangunan Pagar Pasar Sentral tersebut, juga hadir Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Bulukumba, Nurhidayat Kurnia. Dia kerapkali menjawab pertanyaan para legislator.
Syahruni Haris mengaku pihaknya menerima pengaduan masyarakat terkait penolakan pemagaran Pasar Sentral. Sebab itu, ia bersama Komisi II dan Komisi III DPRD Bulukumba, turun langsung ke lokasi melakukan peninjauan.
“Agenda kita hari ini menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” jelas Syahruni Haris yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bulukumba.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bulukumba, Rizal Sarib mengaku akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut. Dia berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali pembangunan pagar Pasar Sentral.
“Beberapa pedagang terdampak, lokasinya pas kena pembangunan pagar. Di sini juga ada penjual nasi kuning yang terdampak. Kasihan penghasilannya sudah pas-pasan, kemudian lokasinya ditutup lagi dengan pagar. Kalau ditutup, apa yang mau dia makan?,” ujarnya.
“Kami akan koordinasikan ke pemerintah daerah, supaya dipertimbangkan kembali. Kita coba juga fasilitasi mempertemukan warga yang terdampak dengan pemerintah daerah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP),” sambung Rizal Sarib.
Sementara itu, Sekretaris Disdagrin Bulukumba Nurhidayat Kurnia menyatakan bahwa pemagaran ini akan berdampak positif nantinya. Selain memberikan rasa aman, pemagaran akan berdampak pada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“Nanti hanya ada satu pintu masuk dan pintu keluar, jadi kecil kemungkinan terjadi kebocoron PAD,” jelas Aparatur Sipil Negara yang lebih akrab disapa Omi.
Ia menyampaikan, pembangunan pagar ini satu paket dengan saluran air, tangga dari lantai satu ke lantai dua, serta lampu sorot semua gedung Pasar Sentral dengan anggaran Rp1 miliar lebih.
“Kita juga sudah sampaikan ke mereka, bahwa pemagaran ini untuk melindungi aset pemerintah. Selain memang beberapa rumah, pagarnya pasar sentral yang dibongkar dan dijadikan dinding depan,” imbuhnya.
Salah satu pedagang yang terdampak, Hj. Hasna berharap pemerintah daerah bisa meninjau ulang pembangunan pagar tersebut. Sebab, jika pembangunan pagar dilanjutkan, maka lokasinya akan tertutupi dan akan berdampak pada penghasilannya.
“Usahaku akan mati kalau dipagar. Maumaka bagaimana kalau ditutup. Sedangkan terbuka saja, sudah mulai kurang pembeli. Semoga wakil rakyat yang ada di DPRD bisa memperjuangkan aspirasi kami,” harapnya.(ful/rif)
