MAKASSAR, BKM–Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Makassar yang juga Anggota DPRD Kota Makassar, Ismail, meninjau langsung kondisi infrastruktur di kawasan Romang Tangayya, daerah yang berada di garis perbatasan antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.
Dalam kunjungan tersebut, Ismail bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar menyaksikan secara dekat kondisi jalan yang licin, berlumpur, dan sulit dilalui warga terlebih lagi di musim hujan.
Menurutnya, kondisi jalan yang rusak dan minim perbaikan ini menjadi gambaran nyata soal ketimpangan pembangunan di wilayah pinggiran kota. Meskipun Makassar terus berkembang sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, namun masih ada kawasan-kawasan yang tertinggal dari sisi akses dan infrastruktur dasar.
”Jalanan licin dan berlumpur yang kami lalui hari ini adalah potret langsung tantangan masyarakat Romang Tangayya. Mereka harus berjuang setiap hari hanya untuk beraktivitas dan bekerja. Ini adalah kondisi yang tidak boleh terus dibiarkan,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berpusat di tengah kota, sementara kawasan perbatasan tertinggal jauh dari perhatian. Menurutnya, keadilan pembangunan hanya dapat dirasakan jika seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di wilayah batas, memperoleh akses yang layak.
”Kunjungan seperti ini selalu menjadi pengingat bahwa makna pembangunan bukan hanya gedung tinggi atau pusat kota yang megah. Pembangunan itu tentang bagaimana keadilan dirasakan sampai ke pelosok dan batas kota,” tegasnya.
Ketua Komisi B DPRD Makassar ini juga memastikan bahwa DPRD Makassar akan mendorong pemerintah kota untuk lebih serius menaruh perhatian pada infrastruktur daerah perbatasan. Ia menilai kawasan seperti Romang Tangayya memiliki peran penting karena menjadi penghubung aktivitas ekonomi antara Makassar dan Gowa.
”Kami di DPRD berkomitmen penuh untuk mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki akses dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Kemajuan Makassar harus menyentuh semua lapisan masyarakat, dari pusat hingga wilayah paling pinggir,” katanya.
Ia berharap tinjauan lapangan ini menjadi dorongan bagi perangkat daerah terkait untuk mempercepat perencanaan dan eksekusi pembangunan di wilayah perbatasan. “Warga di sini juga berhak atas akses jalan yang layak, atas pembangunan yang merata, dan atas perhatian pemerintah yang nyata. Itu yang terus akan kami perjuangkan,” tuturnya. (ita/rif)