MAKASSAR, BKM–Politisi Golkar selaku Ketua Komisi D DPRD Sulsel, HA Kadir Halid, menyampaikan bahwa perbaikan laboratorium dinilai perlu untuk meningkatkan kualitas layanan dan pendapatan daerah.
“Ada permintaan untuk memperbaiki laboratorium dengan anggaran sebesar Rp6 miliar. Jika laboratorium sudah bagus, tentu pendapatannya juga harus meningkat,”ujar Kadir Halid dalam rapat kerja bersama Dinas ESDM, Kamis (20/11).
Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan berencana melakukan perbaikan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Jasa Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral (UPTD Lab ESDM) Sulsel. Upaya tersebut mendapat dukungan dari Komisi D DPRD Sulsel.
Menurut Kadir Halid, pendapatan UPTD Lab ESDM sebelumnya hanya sekitar Rp400 juta per tahun, namun kini telah naik menjadi Rp2,2 miliar.
Meski begitu, ia menilai masih banyak potensi pendapatan yang bisa dikembangkan, terutama dari layanan uji mineral.
Ia mencontohkan bahwa kegiatan pengeboran mineral yang membutuhkan uji laboratorium dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, ia meminta agar setiap perusahaan yang mengajukan rekomendasi tambang terlebih dahulu melakukan uji laboratorium di fasilitas milik provinsi.
“Karena kita yang mengeluarkan rekomendasi, maka uji laboratoriumnya harus dilakukan di sini. Ini bisa menjadi sumber PAD bagi daerah,”ujarnya.
Terkait proses perizinan tambang seperti di wilayah Gilenci, Kadir Halid menegaskan bahwa semua izin tetap harus melalui tahapan uji laboratorium dan peninjauan lapangan. Luas area dan potensi mineral wajib diverifikasi sebelum izin dikeluarkan.
Selain isu laboratorium, Komisi D juga membahas program pemasangan listrik baru bagi masyarakat kurang mampu. Kadir menjelaskan bahwa bantuan pemasangan tersebut tetap melalui PLN dengan nilai sekitar Rp4,2 juta per rumah.
Ia meminta agar program tersebut dapat menyasar seluruh daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD Sulsel.
“Program ini perlu menjangkau seluruh kabupaten, bukan hanya beberapa wilayah,”katanya.
DPRD juga mendorong optimalisasi pemasangan lampu tenaga surya, terutama untuk daerah kepulauan dan pegunungan yang belum terjangkau listrik PLN. Satu paket solar home system bernilai sekitar Rp30 juta per rumah.
“Kita minta pemerataan, baik di pulau-pulau maupun kawasan tinggi yang belum dialiri listrik,”ujarnya.
Rapat kerja yang dihadiri wakil ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif terungkap bahwa DPRD dan Dinas ESDM berkomitmen meningkatkan pelayanan energi serta memaksimalkan potensi PAD dari sektor laboratorium dan ketenagalistrikan.(rif)