MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Golkar selaku Anggota MPO Pengurus Besar (PB) Ikatan Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Dr Idrus Marham menyerukan agar konflik internal dalam tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera fokus untuk dijernihkan, bukan dijadikan ajang
konsolidasi kelompok.
Menurut Idrus Marham, gejolak yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan figur, melainkan sinyal
bahwa NU semakin menjauh dari nilai ‘kepemilikan bersama’ yang menjadi jiwa utama jam’iyah.
Perpecahan mencuat setelah beredarnya risalah rapat Harian Syuriah PBNU yang menuntut pengunduran diri Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Risalah itu, yang ditandatangani Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, menyatakan bahwa Gus Yahya harus
mundur dalam waktu tiga hari dan apabila tidak, Syuriah PBNU akan memberhentikannya secara paksa.
Menanggapi desakan tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dengan menyatakan bahwa masa jabatannya hasil Muktamar ke-34 adalah lima tahun dan akan dijalani penuh. Ia pun mengklaim belum menerima surat fisik apapun dari Syuriah terkait risalah tersebut dan mempertanyakan keabsahan risalah viral karena penggunaan tanda tangan manual, bukan digital.
Idrus Marham menegaskan bahwa NU tidak boleh dijadikan ‘zona perebutan kekuasaan’ di antara segelintir
elit. Menurut dia, PBNU harus kembali menjalankan nilai-nilai musyawarah, transparansi dan pengabdian kepada warga NU bukan menjadi tempat untuk manuver politik internal. “NU ini milik rakyat, milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil,”kata Idrus, Selasa (25/11)
Idrus yang juga Wakil Ketua umum DPP Partai Golkar ini mengingatkan bahwa sejarah NU dibangun dari
pesantren, akar rumput dan kolektivitas umat, bukan dari politik elite yang mengkapling organisasi untuk kepentingan sesaat.
Sejarah mencatat bahwa NU didirikan sejumlah nama yang sampai akhir hayatnya dihormati sebagai tokoh besar yang berdedikasi untuk umat dan bangsa diantaranya KH. Hasyim Asyari (Tebuireng), KH. Bisri Denanyar (Jombang), KH. Ridwan (Semarang), KH. Nawawi (Pasuruan), KHR. Asnawi (Kudus),
KHR. Hambali (Kudus), KH. Nachrawi (Malang) dan KH. Doro Muntaha.
“Semua ini diceritakan sekedar untuk mengentalkan ingatan historic kita bersama,”kata Idrus yang mafhumi sebagai warga NU yang ikut berperan penting dalam mendisain finalisasi mengantarkan Gus Dur menjadi presiden bersama Alwi Shihab, Slamet effendy Yusuf, Muhaimin Iskandar, Yenny Wahid dan Fuad Bawazir.
Berpijak pada alur pikiran di atas, maka Idrus menyarankan agar persoalan internal PBNU diselesaikan secara kekeluargaan dan bilamana perlu dengan dialog para kiyai sepuh dan tokoh moral agar muncul solusi yang adil dan berkelanjutan.
Menurut Idrus, krisis PBNU saat ini menjadi momen penting bagi NU untuk introspeksi dan memperkuat
jati dirinya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang berdiri di atas nilai moral, bukan sebagai ajang politik elit.
Ia menegaskan bahwa konflik internal harus segera dikelola agar tidak merusak kepercayaan warga NU dan
publik pada institusi PBNU. “Tidak cukup hanya klarifikasi internal, tetapi perlu ada langkah nyata menuju rekonsiliasi dan transparansi agar NU tetap berfungsi sebagai rumah besar umat, bukan
panggung manuver kekuasaan,”tegas Idrus yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal DPP Golkar ini. (rif)
