MAKASSAR, BKM — Menyikapi dinamika yang berkembang di lapangan menjelang pemilihan ketua RT/RW, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham dan Sekretaris Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda mengumpulkan seluruh camat. Pertemuan digelar di Ruang Rapat Sekkot, Rabu (26/11).
Hadir seluruh asisten, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Satpol PP, dan Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Wawali Aliyah Mustika Ilham mengungkapkan keresahannya terkait memanasnya situasi jelang proses pemilihan RT/RW di sejumlah wilayah. Menurutnya, berbagai aduan yang masuk, membuat dinamika pemilihan menjadi salah satu yang paling menyita perhatian pemerintah kota.
Aliyah mengatakan, banyak yang melayangkan pengaduan dan protes melalui pesan whatsapp terkait pemilihan RT/RW. Bahkan, dari pesan yang masuk ke ponselnya, beberapa kelurahan dilaporkan mengalami ketegangan.
Salah satunya di Kecamatan Tamalanrea Jaya, di mana warga di sana disebut-sebut tengah menyiapkan petisi dan ancaman boikot wilayah akibat ketidakpuasan terhadap proses pemilihan.
“Saya itu setiap hari begitu bangun tidur, buka HP, isinya pengaduan, bahkan aksi protes. Malah ada pesan dari salah satu wilayah di Tamalanrea Jaya, mereka mengajukan petisi dan mengancam untuk membatalkan pemilihan RT/RW di wilayah itu,” beber Aliyah.
Dia pun menyoroti maraknya di media sosial terkait lurah yang ‘cawe-cawe’ dalam pemilihan RT/RW ini. Ia menegaskan perlunya penguatan peran camat dalam mengawasi lurah di masing-masing wilayah, demi memastikan proses pemilihan berjalan tanpa intervensi dan tidak memicu kegaduhan.
Selain itu, dia meminta Kepala BKPSDM untuk memproses setiap laporan yang masuk terkait indikasi keterlibatan lurah di kontestasi pemilihan RT/RW. “Kalau terbukti bersalah, harus diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Saya maupun Pak Wali Kota tidak melakukan intervensi dalam proses pemilihan RT/RW. Pemilihan dibiarkan berjalan langsung, umum, bebas, dan rahasia,” tegas Aliyah.
Selain dari warga, mekanisme pemilihan RT/RW ini juga mendapat sorotan langsung dari DPRD Kota Makassar, yang menilai Pemkot Makassar belum terlalu siap menyelenggarakan pemilihan. Karena itu, sebaiknya pemilihan diundur sampai benar-benar siap dilaksanakan.
Terkait hal itu, Sekkot Makassar Andi Zulkifly Nanda menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang saat ini tengah berada di Jepang.
Tak ada penundaan dan pemilihan ketua RT/RW dilaksanakan sesuai jadwal.
“Sesuai arahan Pak Wali, beliau katakan, kalau camat dan lurah menyatakan siap melaksanakan pemilihan sesuai jadwal yang telah ditentukan, laksanakan saja,” terang lelaki yang akrab disapa Zul. itu
Pada kesempatan tersebut, Sekkot Zulkifly juga mengingatkan seluruh camat dan lurah agar tidak menciptakan aturan sendiri, terutama terkait DPT dan syarat administrasi.
“Ada yang mengatakan tidak usah pakai DPT. Tidak bisa. Di Perwali sudah jelas, siapa yang mau memilih harus terdaftar di DPT,” tegasnya.
Ia juga menyoroti keluhan soal syarat ijazah asli yang sulit dipenuhi karena banyak warga menyimpan ijazah di luar daerah.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar ini berharap seluruh perangkat pemerintah kota dapat bergerak cepat memastikan aturan berlaku sama di semua kecamatan.
Dia juga menyampaikan, seluruh laporan masyarakat terkait proses pemilihan RT/RW, khususnya soal kecurangan, harus disertai bukti kuat.
“Memang banyak laporan yang masuk, tetapi tidak ada buktinya. Harus dibuktikan dengan video, foto, atau rekaman,” tegasnya.
Zul pun meminta para camat untuk menyiapkan posko pengaduan guna menjawab keluhan warga secara cepat dan sistematis.
Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar Andi Anshar menjelaskan, saat ini pemilihan ketua RT/RW sudah masuk dalam tahapan penetapan calon dan pencabutan nomor urut.
Kendati banyak dinamika yang berkembang di lapangan, namun secara umum semua tahapan berjalan dengan lancar. Dia berharap hingga hari H pemilihan, semua perangkat Pemkot Makassar yang terlibat, mampu melaksanakan perannya secara maksimal. (rhm)