MAKASSAR, BKM–Gelombang kritik terhadap penyelenggaraan Pemilihan Ketua RT/RW di Kota Makassar kembali mencuat.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Makassar, dr Udhin Malik, menilai proses pemilihan tersebut bukan hanya cacat prosedur, tetapi juga menorehkan ‘sejarah kelam’ dalam praktik demokrasi tingkat akar rumput.
Dalam pernyataannya, dr Udin Malik yang juga Anggota DPRD Makassar ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilihan RT/RW tahun ini justru menjadi sejarah baru namun bukan sejarah yang membanggakan. Ia menyebut kebijakan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar tidak matang dan justru memicu gesekan sosial di tengah masyarakat.
”Ini sejarah baru, sejarah di mana sebuah kebijakan yang tidak matang, disertai penodaan nilai-nilai demokrasi, telah menyebabkan gesekan dan perpecahan di tingkat akar rumput,” ungkapnya, Minggu (7/12).
Lanjutnya bahwa, pelaksanaan pemilihan yang dinilainya dipaksakan tanpa dialog konstruktif justru memberi pelajaran penting bahwa kebijakan yang tidak berpijak pada aspirasi masyarakat dapat melahirkan resistensi massal.
”Kebijakan ini harus menjadi percontohan nasional, sebagai rujukan bahwa kekuasaan yang dipaksakan bisa menimbulkan resistensi, kericuhan, dan menurunkan partisipasi masyarakat,” kayanya.
Ia bahkan menyampaikan sindiran keras terhadap Pemkot Makassar. “Saya mau memberikan ucapan selamat dan apresiasi sebesar-besarnya, karena sudah menimbulkan kekacauan sosial masyarakat yang berusaha sembuh dari gesekan polarisasi politik di pemilihan sebelumnya,” bebernya.
Ia juga menyesalkan tidak adanya komunikasi yang memadai antara Pemkot dan DPRD terkait penerbitan Perwali. Menurutnya, regulasi baru dikonsultasikan ketika Perwali sudah masuk ke Biro Hukum. “Perwali ini dikonsultasikan ketika sudah masuk ke biro hukum tidak ada komunikasi sebelumnya. Pada RDP pertama, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, padahal banyak masukan yang mau diberikan,” katanya.
Meski pemilihan telah usai, Ia menyebut banyak persoalan yang masih tersisa dan belum diselesaikan secara tuntas. Ia merinci sejumlah temuan yang menurutnya mencederai demokrasi, pertama, Minimnya sosialisasi tentang syarat, prosedur, dan teknis pencoblosan. Hari pencoblosan dilakukan pada hari kerja sehingga menurunkan tingkat partisipasi warga. Panitia yang dianggap tidak netral, termasuk viralnya video lurah yang mengampanyekan calon dengan iming-iming kupon sembako.
Seleksi berkas yang dinilai pilih kasih, termasuk meloloskan kandidat yang tidak berdomisili dan menggugurkan calon yang memenuhi syarat. Penetapan DPT yang carut marut tanpa mekanisme pemilih susulan. Praktik money politics dengan nilai antara Rp10 ribu hingga Rp100 ribu. Dugaan intimidasi lurah dalam pemilihan RW. Terakhir, Dugaan penggelembungan suara melalui DPT siluman, pemalsuan surat kuasa, hingga pemilih palsu.
”Untuk memulihkan kepercayaan publik, kami mengajukan beberapa rekomendasi tegas Memecat semua lurah yang tidak netral, terlibat money politics, atau melakukan intimidasi. Memperpanjang masa sanggah dan membuka posko pengaduan kecurangan di seluruh tahapan pemilihan. Mengulang seluruh proses pemilihan pada lokasi yang ditemukan pelanggaran dengan panitia baru yang netral,” jelasnya.
”Mendiskualifikasi semua kandidat dan pemilih yang terlibat praktik politik uang dan terkahir, Membuat aturan pemilihan RT/RW yang lebih kuat melalui Perda,” tambahnya.
Ia juga menilai Pemkot Makassar harus menjadikan kontroversi pemilihan ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh agar konflik sosial tidak kembali terulang. “Pemilihan RT/RW adalah urusan elementer masyarakat. Jika di tingkat ini saja demokrasi tidak terjaga, bagaimana kita berharap demokrasi di level kota bisa kuat,” tutupnya. (ita/rif)
