MAKASSAR, BKM — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat sejumlah capaian kinerja strategis sepanjang 2025. Kinerja tiga divisi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Pembentukan dan Pembinaan Hukum, serta Kekayaan Intelektual (KI) menunjukkan peningkatan di berbagai sektor layanan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal mengatakan kerja dan kinerja selama 2025 sudah tercapai salah satunya penerimaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Di AHU dan KI itu di tahun 2024 itu angkanya kurang lebih Rp12,2 miliar. Alhamdulillah, tahun 2025 ini ada kenaikan menjadi Rp12,6 miliar, itu ada kenaikan 3,2 persen,” kata Andi Basmal dalam sambutannya pada Refleksi Kinerja Akhir Tahun sekaligus pemberian penghargaan atas dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Sulsel, di Aula Pancasila Kanwil Kemenkum Sulsel, Selasa (9/12).
Atas capaian itu, Andi Basmal mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim kantor wilayah yang membidangi tentang KI dan AHU ini.
“Ada beberapa juga capaian yang kami Alhamdulillah juga sesuai on the track dan progress, misalnya pemberian bantuan hukum juga semakin baik,” ujarnya.
Khusus pemberian bantuan hukum, walaupun anggarannya hanya Rp3,8 miliar, kata Andi Basmal, itu juga dapat tersalurkan ke seluruh masyarakat yang membutuhkan.
“Dalam hal ini masyarakat miskin atau kelompok orang miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara di pengadilan, itu juga kami jangkau di seluruh kabupaten kota atau 24 kabupaten kota di Sulsel,” jelasnya.
Dia menambahkan capaian lain, misalnya pendataran di KI, merek paten juga semua ada peningkatan di tahun-tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, hampir semua program di bidang AHU, KI, bantuan hukum, rencana peraturan juga naik meningkat di tahun-tahun sebelumnya. Semua tercapai dan bahkan melebi target yang telah kita tentukan,” tandasnya.
Untuk target 2026, Andi Basmal tak ingin muluk-muluk. Ia ia hanya ingin mempertahankan apa yang telah berhasil diraih pada 2025. Namun ia juga berharap tahun 2026 jauh lebih baik dari capaian sebelumnya.
“Untuk mencapai target tentu saja tidak mudah, apalagi namanya mempertahankan. Jadi kami punya niat atau semacam tekat bahwa kami akan pertahankan target ini untuk tahun 2026. Tentu saja kalau bisa kami tetapkan lebih tinggi lagi, terutama terhadap pelayanan masyarakat,” harapnya.
Sepanjang 2025, Kanwil Kemenkum Sulsel mencatat 728 notaris aktif yang berada di bawah pengawasan 7 Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN). Layanan legalisasi dokumen internasional juga meningkat, dengan 1.319 sertifikat Apostille diterbitkan sepanjang tahun.
Pada layanan kewarganegaraan, terdapat tujuh permohonan pewarganegaraan yang diproses. Sementara itu, pendirian badan usaha terus tumbuh dengan 1.883 pendirian Perseroan Perorangan di Sulawesi Selatan.
Untuk Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), terdapat 21 PPNS baru tahun 2025, sehingga jumlah kumulatif mencapai 155 orang. Selain itu, proses pengesahan 3.059 Koperasi Merah Putih dinyatakan rampung 100 persen.
Dari sektor pembentukan dan pembinaan hukum, Kanwil Kemenkum Sulsel mencatat 1.039 produk hukum daerah telah melalui proses harmonisasi. Jumlah tersebut terdiri dari 191 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan 848 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada).
Selama 2025, tercatat 17 kegiatan konsultasi dan mediasi bersama DPRD dan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, terdapat 41 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi di wilayah Sulsel.
Layanan bantuan hukum mencakup 864 perkara litigasi dan 186 non-litigasi. Sementara layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) telah hadir di 3.059 desa/kelurahan pada 24 kabupaten/kota.
Kanwil juga menggelar 69 kegiatan penyuluhan hukum, dengan nilai realisasi bantuan hukum mencapai Rp 3,3 miliar.
Minat masyarakat terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) menunjukkan tren positif. Hingga 2 Desember 2025, total permohonan KI mencapai 7.073 pengajuan, terdiri dari 1.318 merek, 130 paten, 30 desain industri, 9 indikasi geografis (IG) dan 15 KI Komunal.
Tren permohonan KI terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2023 tercatat 7.173 permohonan, 2024 sebanyak 8.667 permohonan, sedangkan 2025 berjumlah 9.205 permohonan.
Sejumlah produk unggulan Sulsel juga terdaftar sebagai indikasi geografis pada 2025, diantaranya
Teun Suere Sengkang (Wajo), Teun Butta Sepuk Luwu (Luwu Utara), serta Cabai Kalokkon (Tana
Toraja dan Toraja Utara). Sulsel juga mencatat 28 Pusat Perbelanjaan Berbasis KI yang tersebar di
berbagai daerah. (jun)