MAKASSAR, BKM–Rencana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar mengalokasikan hampir Rp1 miliar untuk pengadaan 38 unit motor listrik jenis Tyranno bagi pegawai dan kepala seksi menuai sorotan.
Di tengah kebijakan tersebut, politisi Hanura Makassar menilai persoalan mendasar pengelolaan sampah di tingkat permukiman masih belum tertangani secara optimal.
Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Hanura, Muchlis Misbah, menegaskan bahwa hingga kini masih banyak kawasan permukiman padat di Makassar yang belum memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) memadai. Kondisi ini memaksa warga menumpuk sampah di pinggir jalan, yang pada akhirnya memperburuk wajah kota dan berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan.
”Di lapangan, kita masih menemukan warga yang tidak punya akses TPS. Akibatnya, sampah menumpuk berhari-hari karena pengangkutan tidak berjalan maksimal. Ini seharusnya menjadi prioritas utama DLH,” ungkapnya, Selasa (16/12).
Ia menilai keterbatasan TPS dan armada pengangkut berdampak langsung pada efektivitas layanan kebersihan. Menurutnya, tanpa dukungan infrastruktur dasar yang memadai, kebijakan pengadaan fasilitas internal justru berisiko menimbulkan kesenjangan pelayanan publik. “Kalau TPS terbatas, jadwal angkut otomatis terganggu. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan oleh birokrasi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan kebersihan kota tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional DLH, mulai dari pemetaan wilayah, penyesuaian jumlah armada, hingga pengaturan ulang rute dan jadwal pengangkutan sampah.
”Perlu ada perencanaan yang berbasis kebutuhan riil di lapangan. Jangan sampai satu armada harus melayani banyak titik dengan jarak yang berjauhan. Itu tidak efektif dan ujungnya merugikan warga,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, politisi Hanura ini meminta agar setiap kebijakan anggaran benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan publik. Ia menilai, penambahan armada pengangkut dan perluasan titik TPS jauh lebih mendesak ketimbang belanja fasilitas yang tidak berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
”Kita ingin anggaran daerah digunakan untuk memperkuat layanan publik. Aspirasi warga harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar administratif,” tuturnya.
Ia mengingatkan bahwa isu kebersihan bukan semata soal estetika kota, melainkan menyangkut kesehatan publik dan kualitas hidup warga Makassar secara keseluruhan. “Kalau sampah tidak tertangani dengan baik, risikonya penyakit dan penurunan kualitas lingkungan. Ini soal tanggung jawab negara kepada warganya,” bebernya. (ita/rif)