MAKASSAR, BKM–Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan menggelar kegiatan zikir sehari sebelum pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) di Hotel Claro Makassar, Senin (22/12).
Kegiatan zikir dilakukan dikantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulsel Jalan Sungai Saddang Makassar Minggu (21/12) usai sholat magrib.
Undangan zikir disampaikan Ketua DPW PPP Sulsel Imam Fauzan Amir Uskara, Minggu petang.
Muswil ini menjadi yang pertama digelar PPP secara nasional pasca pelaksanaan Muktamar beberapa bulan lalu.
Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan, Imam Fauzan Amir Uskara, mengatakan Muswil merupakan forum tertinggi partai di tingkat provinsi yang bertugas menyusun kepengurusan baru. Agenda Muswil akan memilih 7 calon formatur
“Agenda utama Muswil bukan memilih ketua wilayah, tetapi membentuk tim formatur,”kata Imam Fauzan.
Di Sulawesi Selatan terdapat 24 DPC kabupaten dan kota, sehingga jumlah formatur ditetapkan sebanyak tujuh orang.
Komposisi tim formatur terdiri atas satu perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), satu perwakilan DPW, serta lima orang dari unsur DPC. Lima formatur dari DPC tersebut dipilih melalui mekanisme pemungutan suara oleh seluruh DPC peserta Muswil.
“DPC mengusulkan nama calon formatur dari unsur DPC. Jika jumlahnya lebih dari lima, maka dilakukan pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Voting hanya untuk memilih formatur, bukan ketua wilayah,”ujar Imam yang kini menjabat Bendahara DPP PPP itu.
Setelah tim formatur terbentuk, hasil Muswil akan diserahkan kepada DPP PPP. Selanjutnya, penentuan ketua DPW menjadi kewenangan tim formatur bersama DPP.
Menurut Imam, mekanisme tersebut dirancang untuk meminimalisir potensi konflik internal yang kerap muncul pasca Muswil.
“Penentuan ketua tidak dilakukan di forum Muswil agar tidak menimbulkan gesekan dan perpecahan, yang selama ini sering berujung pada perpindahan kader ke partai lain,”katanya.
Ia menegaskan, anggota tim formatur tidak secara otomatis menjadi calon ketua DPW.
Tim formatur bahkan memiliki kewenangan mengusulkan figur di luar formatur untuk menjadi ketua wilayah, sepanjang disepakati bersama dan disahkan oleh DPP.
“Formatur bertugas meramu kepengurusan. Tidak ada keharusan ketua DPW berasal dari unsur formatur,” tegas Imam.
Dalam Muswil tersebut, 24 DPC memiliki hak suara. Selain itu, empat badan otonom partai digabung menjadi satu suara sesuai ketentuan organisasi. PPP juga tidak membuka pendaftaran calon ketua wilayah secara terbuka. (rif)
