MAKASSAR, BKM–Setidaknya tiga hingga empat partai politik (Parpol) besar di Provinsi Sulawesi Selatan mendukung wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketiga Parpol tersebut yakni Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, DPD Partai Gerinra, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta DPW Partai Amanat Nasional (PAN).
Para pimpinan Parpol di Sulsel menyatakan diri mendukung wacana terkait Pilkada yang dipilih melalui DPRD.
Menyusul sikap dari masing-masing DPP, mereka sejalan mengambil langkah mengikuti perintah pusat termasuk beserta alasan dari isu tersebut.
Meski mereka tetap melihat berbagai aspek dan perkembangan berkaitan dengan gagasan itu, pasalnya semuanya baru berupa usulan.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel Muhidin Mohamad Said sudah memberikan pernyataan terkait arah kebijakan politik nasional dalam pertemuan konsolidasi bersama 24 Ketua DPD II Golkar se-Sulawesi Selatan di Makassar, belum lama ini.
Muhidin mengungkapkan, DPP Golkar tengah melakukan kajian mendalam mengenai peluang kembalinya sistem Pilkada (Gubernur, Bupati dan Wali Kota) melalui DPRD.
Isu strategis ini disebut menjadi salah satu landasan utama mengapa struktur kepemimpinan Golkar Sulsel ke depan harus segera dibenahi. “Kalau teman-teman menyimak dengan baik pidato ketum dan Pak Presiden Prabowo Subianto saat Rapimnas, itu identik. Ini adalah tanda-tanda ke arah itu, karena koalisi saat ini sangat solid,”kata Anggota DPR RI beberapa periode ini.
Untuk itu, Golkar sudah harus bersiap menghadapi tantangan dan dinamika ke depan. Konsolidasi sudah harus dimulai sejak dini. Salah satunya, Kebutuhan Pemimpin ‘High-Level Lobbyist’
Menurut Muhidin, jika sistem pemilihan kembali ke DPRD, maka profil calon Ketua Golkar Sulsel harus bergeser. “Kita tidak lagi hanya butuh figur yang punya popularitas di akar rumput, tapi kita butuh pemimpin yang memiliki kemampuan lobi tingkat tinggi dan otoritas kuat di parlemen,”tegasnya.
Hal ini penting guna memastikan Golkar tetap menjadi penentu kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota.
Alasan lain perubahan sistem pemilihan ini adalah Efisiensi Fiskal dan Stabilitas Politik.
Muhidin menjelaskan, kajian ini muncul sebagai respon atas beban fiskal daerah yang tinggi dalam penyelenggaraan Pilkada langsung serta potensi polarisasi sosial yang berkepanjangan.
Golkar, sebagai partai dengan tradisi kekuatan parlemen yang solid, melihat peluang untuk mengembalikan marwah demokrasi yang lebih berbasis pada permusyawaratan.
Untuk pemilihan gubernur itu sudah mayoritas akan dilakukan di DPRD. Sementara untuk kabupaten/kota, masih ada opsi untuk melihat kemampuan fiskal daerah. “Daerah yang kemampuan fiskalnya bisa melakukan pemilihan langsung, sementara yang rendah dipilih lewat DPRD,” jelasnya.
Disampaikan, selama pemilihan langsung, begitu banyak daerah dengan kemampuan fiskal rendah yang berteriak. Apalagi yang mengalami pemilihan ulang. Sampai-sampai gaji kades pun ditarik untuk biayai pemilihan ulang.
Menyikapi wacana ini, Muhidin memerintahkan seluruh Ketua DPD II untuk melakukan evaluasi total terhadap performa Fraksi Golkar di DPRD masing-masing.
“Fraksi adalah wajah partai di parlemen. Jika sistem ini diberlakukan, fraksi adalah kunci kemenangan kita. Tidak boleh ada lagi fraksi yang pasif,”jelas Wakil Ketua Banggar DPR RI ini.
Isu Pilkada lewat DPRD ini juga akan menjadi salah satu poin pertimbangan dalam kriteria pemilihan Ketua DPD I di Musda nanti.
Muhidin menegaskan, pemimpin baru nanti harus memiliki “DNA Parlemen” yang kuat agar mampu mengonsolidasikan suara di DPRD Sulsel demi memenangkan agenda-agenda politik partai kedepan.
Di hadapan pengurus daerah, Muhidin mengingatkan bahwa dinamika politik pusat bergerak sangat cepat.
Penunjukan dirinya sebagai Plt bertujuan untuk memastikan transisi kepemimpinan di Sulsel berjalan linier dengan skenario politik nasional yang sedang digodok di Jakarta. Hampir semua daerah sudah selesai Musda.
Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haekal, mengungkapkan wacana Pilkada tak langsung bukanlah isu baru di internal PKB.
Menurutnya, diskursus tersebut telah lama menjadi bahan kajian partai besutan Muhaimin Iskandar.
Terutama berkaitan dengan cost politik (biaya politik) Pilkada langsung yang dinilai sudah tidak rasional.
“Wacana Pilkada tak langsung itu sudah lama jadi bahan diskusi di internal PKB. Waktu itu yang didiskusikan adalah cost politik yang sangat tinggi di Pilkada langsung. Ini salah satu pertimbangan utama kami di PKB,” kata Haekal, Selasa (30/12).
Haekal menjelaskan, besarnya biaya politik dalam Pilkada langsung kerap berdampak pada perilaku koruptif kepala daerah.
Ia menilai, sejumlah kasus korupsi yang menjerat kepala daerah tidak terlepas dari upaya menutupi biaya politik yang besar selama proses pemilihan. “Kalau kita melihat fakta, beberapa kepala daerah yang tertangkap aparat hukum itu sebagian besar karena menutupi cost politik yang tinggi. Ini menjadi masalah serius dalam sistem Pilkada langsung,”jelasnya.
Ia mengingatkan, Pilkada tak langsung pernah diterapkan sebelum akhirnya diubah menjadi pemilihan langsung dengan alasan demokrasi.
Namun, praktik pemilihan langsung selama bertahun-tahun justru memperlihatkan banyak persoalan serius.
Biaya politik yang tinggi menjadi salah satu dampak utama dari sistem tersebut.
“Dulu Pilkada tak langsung dianggap tidak demokratis. Tapi setelah pemilihan langsung dijalankan, kesimpulannya biaya pemilihan itu sangat tinggi dan tidak rasional,”ujarnya. (jun/rif)