MAKASSAR, BKM–Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan siap mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau tidak langsung.
Meski demikian, Demokrat Sulsel lebih fokus menghadapi konsolidasi. “Kami di Demokrat Sulsel masih
fokus melakukan konsolidasi, sebab kegiatan tersebut bagian menghadapoi egenda kedepan,”ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sulsel Haidar Madjid, Jumat (9/1).
Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis mengemukakan wacana Pilkada melalui DPRD perlu dibaca secara jernih dan proporsional. Pemilihan langsung memang memberi ruang partisipasi rakyat secara terbuka, namun praktik selama ini menunjukkan biaya politik yang sangat tinggi, konflik sosial berulang, serta kecenderungan politik dinasti yang justru menjauhkan demokrasi dari substansinya. “Karena itu, sikap Partai Demokrat bukanlah menarik diri dari demokrasi, melainkan upaya melakukan koreksi agar demokrasi bekerja lebih rasional dan berdampak bagi rakyat.
Pilkada melalui DPRD tetap berada dalam koridor demokrasi, karena DPRD merupakan representasi sah dari rakyat melalui pemilu. Kedaulatan rakyat tidak hilang, tetapi didelegasikan secara konstitusional. Namun demikian, mekanisme ini hanya akan bermakna jika dibarengi dengan penguatan integritas DPRD, transparansi proses pemilihan, serta akuntabilitas yang jelas kepada publik agar tidak berubah menjadi transaksi elite semata.
Di sisi lain, mekanisme ini berpotensi mengurangi beban anggaran daerah dan memutus siklus politik mahal yang selama ini menggerus energi pembangunan. Anggaran yang sebelumnya tersedot untuk kontestasi elektoral dapat dialihkan untuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat di daerah.
Bagi Partai Demokrat Sulsel, ukuran utama demokrasi bukan semata metode pemilihan, melainkan kualitas kepemimpinan dan kebijakan yang dihasilkan. Demokrasi yang sehat bukan yang paling gaduh, tetapi yang mampu menghadirkan pemerintahan berintegritas, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Di situlah posisi Demokrat berdiri.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Macan Yusuf menjelaskan soal partainya mendukung Pilkada lewat DPRD. Demokrat menilai pelaksanaan Pilkada secara langsung selama satu dekade terakhir, tidak otomatis menghasilkan kepala daerah yang mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dede Yusuf menjelaskan alasan partainya mendukung wacana Pilkada melalui DPRD . “10 tahun ini ketika kita sudah melaksanakan Pilkada terbuka. Pada kenyataannya ini juga berdasarkan data yang ada bahwa tidak berarti kepala daerah-kepala daerah hasil pilihan terbuka itu, ternyata mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di masyarakatnya dengan baik,”ujar Dede Yusuf. (rif)