MAKASSAR, BKM–Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus menuai penolakan keras dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang dijadwalkan berlangsung pada 10–12 Januari 2026 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, sikap politik partai berlambang banteng moncong putih itu semakin ditegaskan hingga ke tingkat daerah.
Di Kota Makassar, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP menunjukkan keseriusan dalam mengawal isu tersebut. Penolakan terhadap Pilkada tidak langsung melalui DPRD ditegaskan sebagai sikap politik resmi partai yang wajib disuarakan hingga ke akar rumput.
Ketua DPC PDIP Makassar, Andi Suhada Sappaile, secara tegas menginstruksikan seluruh kader dan jajaran struktural partai agar aktif menyosialisasikan penolakan terhadap rencana tersebut. Ia menilai, mekanisme Pilkada melalui DPRD merupakan langkah mundur yang dapat merusak fondasi demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi.
“Ini bukan sekadar soal mekanisme pemilihan, tapi soal masa depan demokrasi kita. Kalau Pilkada dikembalikan ke DPRD, itu sama saja menarik mundur kesadaran politik rakyat dan membawa kita kembali ke pola lama yang sudah kita tinggalkan bersama,” ungkapnya, Minggu (11/1).
Menurutnya, Pilkada langsung adalah bentuk nyata kedaulatan rakyat yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan politik jangka pendek. “Hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung itu adalah amanat reformasi. Kalau hak itu dicabut, maka rakyat hanya akan jadi penonton, sementara keputusan ditentukan segelintir elite di ruang-ruang sempit kekuasaan,” ujarnya.
Untuk memastikan sikap partai tersampaikan secara luas, DPC PDIP Makassar secara terbuka juga mengakui bahwa secara hitung-hitungan politik, sistem Pilkada tidak langsung berpotensi menguntungkan PDIP. Sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif secara nasional dan memiliki kekuatan signifikan di banyak daerah, PDIP dinilai memiliki posisi tawar kuat jika kepala daerah dipilih melalui DPRD.
“Kalau hanya mau bicara untung rugi politik, mungkin kami diuntungkan tapi PDIP tidak berdiri di atas logika kekuasaan semata. Demokrasi adalah roh perjuangan partai ini. Jadi, sekalipun secara politik menguntungkan, sistem yang mencederai kedaulatan rakyat tetap harus ditolak,” tegasnya
Sikap serupa juga disampaikan Wakil Bendahara DPD PDIP Sulawesi Selatan, Andi Tenri Uji Idris, yang juga merupakan anggota DPRD Kota Makassar. Ia menilai, wacana Pilkada lewat DPRD membuka ruang transaksional dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga politik.
“Kalau Pilkada dikembalikan ke DPRD, maka ruang kompromi dan transaksi politik akan makin besar. Ini bukan cuma soal demokrasi, tapi juga soal kepercayaan rakyat kepada wakilnya. Jangan sampai rakyat merasa suaranya tidak lagi dihargai,”jelasnya.
Ia menegaskan, PDIP Sulsel, khususnya di Makassar, akan tetap konsisten berada di garis depan menjaga demokrasi substantif. “Demokrasi itu bukan hanya soal prosedur, tapi soal keberpihakan pada rakyat. Selama kami di PDIP, kedaulatan rakyat adalah harga mati dan tidak bisa ditawar,”tuturnya. (ita/rif)