MAKASSAR, BKM–Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan belum akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) dalam waktu dekat. Agenda strategis tersebut diperkirakan baru akan dilaksanakan setelah Ramadan, seiring masih berjalannya proses konsolidasi internal serta menunggu keputusan resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Muhidin Mohammad Said, menegaskan bahwa tidak ada urgensi untuk memaksakan Musda digelar dalam waktu singkat. Menurutnya, kondisi Golkar Sulsel membutuhkan ruang dialog dan penataan internal yang matang agar Musda benar-benar menjadi forum pemersatu, bukan sumber gesekan.
”Daerah lain mungkin bisa lebih cepat karena tidak ada persoalan tapi Sulawesi Selatan ini wilayah besar, dinamikanya juga tinggi. Jadi kita perlu duduk bersama, rembuk dulu, supaya semua tenang dan satu frekuensi. Mudah-mudahan pelaksanaannya bisa setelah Ramadan,” ungkapnya, Senin (26/1).
Ia menilai, Musda merupakan momentum strategis yang tidak boleh dijalankan secara tergesa-gesa. Kesalahan dalam perhitungan waktu dan kesiapan berpotensi menimbulkan friksi internal yang justru merugikan partai. “Kita tidak ingin Musda ini malah melahirkan masalah baru jadi semua harus disiapkan dengan penuh kehati-hatian. Lebih baik lambat sedikit, tapi matang dan solid, daripada cepat tapi menyisakan persoalan,” katanya.
Ia menegaskan, kepengurusan pelaksana tugas yang dibentuk DPP bersifat sementara dan memiliki mandat utama untuk mengantarkan Musda agar berjalan demokratis, tertib, dan diterima seluruh unsur partai. “Plt ini bukan untuk selama-lamanya. Kami hanya diberi tugas mengantar Musda dan memastikan konsolidasi berjalan baik. Jadi jangan ada anggapan kepengurusan ini untuk kepentingan tertentu. Fokus kami murni pada penataan organisasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, struktur Plt DPD I Golkar Sulsel saat ini telah lengkap dengan total 162 pengurus yang mulai bekerja aktif. Agenda awal difokuskan pada konsolidasi ke seluruh daerah pemilihan di Sulawesi Selatan.”Dalam waktu dekat kami akan turun langsung ke Dapil Sulsel 1, Sulsel 2, dan Sulsel 3. Polanya dialog terbuka dengan pengurus di bawah, mendengar masukan, menyamakan persepsi, supaya Golkar ini betul-betul satu bahasa dan satu tujuan,” ujarnya.
Terkait jadwal Musda, Ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan DPP. Opsi pelaksanaan pasca-Ramadan dinilai paling rasional agar seluruh elemen partai bisa dilibatkan tanpa tekanan waktu. “Kepastian Musda itu kewenangan DPP tapi semangat kami jelas, Golkar Sulsel harus kompak. Jangan ada kader yang merasa ditinggalkan atau dipinggirkan. Semua harus dirangkul,” katanya.
Penundaan Musda, lanjutnya, juga mempertimbangkan masa jabatan sejumlah pengurus DPD II kabupaten/kota yang masih aktif hingga pertengahan tahun. Jika dipaksakan, kondisi itu berpotensi menimbulkan konflik kepengurusan di tingkat daerah. “Ada pengurus DPD II yang masa jabatannya baru berakhir Mei, bahkan ada yang Agustus. Itu semua harus dihitung. Jangan sampai Musda bertabrakan dengan masa jabatan yang sah dan justru menimbulkan kegaduhan internal,” jelasnya.
Lebih jauh, Ia menegaskan bahwa konsolidasi organisasi menjadi agenda utama Golkar Sulsel dalam menyongsong Pemilu 2029. Target yang dibebankan DPP bukan hanya mempertahankan capaian, tetapi meningkatkan perolehan kursi secara signifikan. “Target kita bukan sekadar bertahan Golkar harus menambah kursi, baik di legislatif maupun posisi strategis lainnya itu tidak bisa dikerjakan secara instan. Harus dimulai dari sekarang, dengan kerja yang rapi dan solid,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa DPP tengah menyiapkan skema pembiayaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas bagi kader-kader potensial yang akan maju pada pemilu mendatang. Ia berharap seluruh kader Golkar Sulsel dapat menahan diri, menjaga suasana kondusif, serta memberikan ruang bagi kepengurusan Plt untuk bekerja maksimal.
”Siapa pun nanti yang terpilih dalam Musda, tujuan kita satu, mengembalikan marwah Partai Golkar di Sulsel. Musda harus menjadi titik awal kebangkitan Golkar, bukan arena konflik,” tuturnya. (jun/rif)