MAKASSAR, BKM–Legislator Golkar selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan HA Kadir Halid memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan membahas status lahan di Kelurahan Berua, Jalan Laniang BTP, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah diterbitkan Hak Penguasaan Lahan (HPL) oleh Perum Perumnas Makassar.
RDP tersebut dihadiri Sekretaris Abd Rahman, dan anggota komisi diantaranya Lukman B Kady, Havid Pasa, Muhtadin serta Hj Hasni. Juga menghadirkan H Natsir dari pihak BPN, pihak Kelurahan Berua, dan Perum Perumnas BTP Makassar berlangsung di Ruang Rapat Komisi D, Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Senin (2/2).
Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Lukman B Kady, mempertanyakan bila mendengar penjelasan dari penggarap, sejak tahun 1988 beliau menggarap tanah tersebut sampai tahun 1996.
Namun penggarapan berhenti dikarenakan pihak Perum Perumnas menimbun lokasi yang ada di sebelah kiri dan kanan, sehingga lahan tersebut tidak bisa lagi digarap.
“Pertanyaan buat saya, siapa yang menguasai lahan yang ini? dan menurut ahli waris bahwa lahan ini masih ada, belum dikelola, tapi ternyata masuk HPL. HPL 4, HPL 7 sama HPL 9 entah masuk dimana ini barangnya ahli waris,”tanya Lukman B Kady dengan nada heran.
Olehnya itu, legilator Golkar Sulsel itu merekomendasikan kepada pimpinan rapat untuk turun langsung melakukan kunjungan ke lokasi, agar pihak Perum Perumnas tidak sewenang-wenang dalam melakukan sesuatu tanpa menyelesaikan hak pemilik lahan.
“Kalau saya pak ketua pimpinan, ini susah untuk mempertemukan ini barang, yang pertama kita harus berkunjung, ini rekomendasi saya. Yang kedua kalau memang tidak ada kejelasan kita pansuskan ini barang,” terangnya.
Pasalnya kata dia, pihak Perumnas seperti lempar bola sembunyi tangan dan selalu beralasan pindah. “Jadi yang kami minta kemarin pas RDP pertama, hanya kasus ini, tidak mau melebar ke kasus mana-mana, dan yang hadir kemarin itu mengiakan,” beber Lukman.
Sementara itu, Kadir Halid, sebelum menutup RDP tadi merekomendasi akan melakukan kunjungan ke Perum Perumnas BTP Makassar.
“Jadi Kesimpulan RDP kita hari ini akan lakukan kunjungan ke lokasi besok,” tutup Kadir.
Sebelum RDP, Kadir Halid menerima kunjungan dan konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Bone, yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Bone Rismono Sarlim, didampingi Wakil Ketua Komisi I Andi Adli Fadli Lura.
Mereka diterima Kadir Halid bersama Sekretaris DPRD Sulsel M Jabir.
Rismono menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari dinamika rapat internal Komisi I DPRD Bone terkait tugas dan fungsi kelembagaan, khususnya peran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.
“Kami melakukan sharing dan konsultasi, terutama mengenai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone. Alhamdulillah, kami diterima dengan baik oleh Ketua Komisi D bersama Sekretaris DPRD Sulsel,”ujar Rismono.
Ia menambahkan, kunjungan dilakukan ke DPRD Sulsel karena Komisi A sedang memiliki agenda lain sehingga pihaknya diterima oleh Komisi D.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, HA Kadir Halid, mengatakan pihaknya menerima konsultasi terkait sistem penganggaran antara sekretariat dewan dan komisi-komisi di DPRD.
“Tadi kami menjelaskan bagaimana sistem penganggaran, termasuk mekanisme rapat, pengawasan, serta hal-hal teknis lainnya secara lebih spesifik,”kata Kadir Halid.
Selain komisi I, Komisi IV DPRD Bone juga datang berkunjung dan diterima oleh Anggota Komisi E DPRD Sulsel. (rif)
