SINJAI, BKM — Pemerintah Kabupaten Sinjai menunjukkan respon cepat dan terukur dalam menghadapi ancaman penyebaran campak. Di bawah arah kepemimpinan Bupati Sinjai, seluruh perangkat daerah digerakkan secara terpadu untuk mempercepat capaian imunisasi dan menekan potensi Kejadian Luar Biasa (KLB).
Langkah konkret itu terlihat dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) Outbreak Response Immunization (ORI) Campak yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, Senin (6/4/2026). Rapat lintas sektor yang digelar secara daring ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan respons tidak berjalan parsial, melainkan terkoordinasi dari tingkat kabupaten hingga desa.
Seluruh elemen dilibatkan, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas PMD, DP3AP2KB, Kominfo, Dinas Pertanian, para camat, Tim Penggerak PKK, hingga jajaran fasilitas kesehatan seperti RSUD Sinjai, RS Bulupaccing, kepala puskesmas, dan tim imunisasi. Keterlibatan lintas sektor ini mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang tidak sektoral, tetapi kolaboratif dan berbasis solusi.
Dalam arahannya, Sekda yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Kesehatan menegaskan pentingnya kepemimpinan aktif di lapangan, terutama di level kecamatan sebagai garda terdepan.
“Camat harus memimpin langsung. Gerakkan desa dan kelurahan, lakukan evaluasi harian. Tidak boleh ada yang pasif,” tegasnya.
Data per 4 April 2026 menunjukkan capaian imunisasi baru berada di angka 67 persen, masih jauh dari target 95 persen. Bahkan, sejumlah wilayah masih tertinggal di bawah 50 persen. Kondisi ini langsung direspons dengan langkah percepatan yang lebih agresif dan terukur.
Pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi langsung mengeksekusi strategi lapangan, termasuk validasi data ketat dan penerapan indikator capaian harian sebagai alat kontrol kinerja.
Wilayah dengan cakupan rendah pun diwajibkan melakukan sweeping atau penjangkauan langsung ke masyarakat dalam waktu maksimal 1×24 jam—sebuah langkah cepat yang menegaskan bahwa pemerintah tidak memberi ruang pada kelambanan.
“Saya tegaskan, tidak boleh ada data manipulatif. Semua harus bergerak. Gunakan seluruh potensi yang ada di puskesmas untuk membebaskan Sinjai dari Kejadian Luar Biasa (KLB),” tegasnya lagi.
Koordinasi lintas level juga diperkuat, memastikan kepala puskesmas, camat, hingga pemerintah desa bergerak dalam satu komando, sekaligus meminimalisir potensi penolakan masyarakat melalui pendekatan persuasif.
Program ORI Campak di Kabupaten Sinjai sendiri menargetkan 9.252 anak usia 9 hingga 59 bulan dan akan berlangsung hingga 14 April 2026. Dengan waktu yang semakin terbatas, Pemerintah Kabupaten Sinjai terus memacu seluruh sumber daya yang ada.
Langkah cepat, koordinasi solid, dan kepemimpinan yang tegas menjadi fondasi utama Pemkab Sinjai dalam memastikan perlindungan maksimal bagi anak-anak, sekaligus mewujudkan target bebas KLB secara menyeluruh.
