MAKASSAR, BKM–Legilsator Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Odhika Cakra Satriawan terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya pada sektor pendidikan yang dinilai menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Pengawasan tersebut dianggap krusial untuk memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Odhika Cakra Satriawan mengatakan bahwa peran legislatif tidak hanya sebatas pada fungsi penganggaran dan pembentukan regulasi, tetapi juga memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di lapangan. “Sektor pendidikan harus menjadi prioritas pengawasan mengingat masih adanya sejumlah persoalan mendasar, mulai dari pemerataan akses hingga kualitas layanan pendidikan yang belum merata,” ungkapnya, Selasa (7/4).
Ia menilai, berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah daerah perlu terus dievaluasi agar tidak berhenti pada tataran perencanaan semata. DPRD, kata dia, memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
“Pengawasan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya memastikan bahwa setiap program di sektor pendidikan mampu menjangkau masyarakat secara adil dan merata. Kita tidak ingin ada kebijakan yang hanya bagus di atas kertas, tetapi minim dampak di lapangan,” tegasnya.
Lebih jauh, Anggota Komisi D DPRD Makassar menekankan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara legislatif, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang terencana dan berkelanjutan.
“Sinergi ini penting agar arah kebijakan pendidikan kita jelas dan terukur. Pemerintah daerah sebagai pelaksana, DPRD sebagai pengawas, dan stakeholder pendidikan sebagai mitra strategis harus berjalan seiring untuk mencapai tujuan bersama,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, ia juga menyoroti masih adanya sejumlah kekurangan yang perlu segera dibenahi, khususnya terkait sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata, serta kesejahteraan tenaga pendidik yang dinilai masih perlu perhatian lebih. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh dukungan fasilitas dan kondisi tenaga pengajar.
“Kita tidak bisa bicara mutu pendidikan kalau fasilitas dasar masih belum memadai begitu juga dengan tenaga pendidik, mereka adalah ujung tombak. Kalau kesejahteraannya belum optimal, tentu akan berdampak pada kualitas pembelajaran,” jelasnya.
Ia juga mendorong adanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pendidikan. Menurutnya, keterlibatan publik menjadi elemen penting dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan.
“Masukan dari masyarakat sangat penting. Kita ingin kebijakan yang lahir itu benar-benar berbasis kebutuhan, bukan sekadar asumsi. Karena itu, semua pihak harus diberi ruang untuk menyampaikan pandangan dan evaluasinya,” tambahnya.
Dengan langkah tersebut, diharapkan sektor pendidikan di Makassar tidak hanya mampu menjawab tantangan saat ini, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi yang unggul dan siap menghadapi persaingan di masa depan. (ita/rif)
