MAMUJU, BKM — Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Kerja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2025 bersama mitra kerja Komisi III.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi III Sekretariat DPRD Sulawesi Barat ini dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Usman Suhuria, didampingi Sekretaris Komisi III, Harun Lulullangi.
Hadir pula Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr Hj St Suraidah Suhardi, SE.,MSi dan anggota Komisi III, Gusrinaldy Sani Catur Putra
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah mitra kerja strategis Komisi III, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dalam rapat kerja ini, Komisi III melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan perangkat daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025. Khususnya yang berkaitan dengan sektor infrastruktur, perumahan, transportasi, energi, serta lingkungan hidup.
Ketua Komisi III, Usman Suhuria, menegaskan, pembahasan LKPJ ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD guna memastikan pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
”Melalui rapat kerja ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh program yang telah dilaksanakan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr Hj St Suraidah Suhardi yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan, kehadirannya bertujuan memantau sejauh mana progres pembahasan di Komisi III.
”Kehadiran saya di sini untuk memantau sejauh mana pembahasan yang ada di Komisi III, karena besok merupakan bagian akhir dari rangkaian rapat LKPJ ini. Kita ingin merumuskan apa yang menjadi rekomendasi dari masing-masing komisi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, DPRD ingin melahirkan rekomendasi yang komprehensif sebagai bahan evaluasi ke depan.
”Kita ingin melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang akan menjadi bahan evaluasi ke depan, khususnya untuk tahun 2027. Yang paling penting adalah melihat indikator kinerja dari masing-masing OPD, bagaimana capaian kinerjanya, sehingga rapat ini lebih terarah,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, LKPJ merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban yang harus dikaji secara menyeluruh.
”Melalui pembahasan ini, kita ingin melihat secara jelas capaian di tahun 2025 seperti apa, gambaran kinerjanya bagaimana, dan itulah yang akan kita sinkronkan ke depan sebagai bahan rekomendasi DPRD Sulawesi Barat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian dari fungsi kontrol,” tegasnya.
Rapat kerja ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sebagai bahan evaluasi terhadap LKPJ Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2025. (zul)