MAKASSAR, BKM— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memberi perhatian serius terhadap langkah Pemerintah Kota Makassar dalam mengantisipasi potensi kemarau ekstrem tahun ini.
Peningkatan status siaga oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) dinilai tepat, namun perlu dibarengi penguatan fasilitas dan strategi mitigasi yang lebih menyeluruh.
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Meinsani Kecca mengatakan kesiapsiagaan yang dilakukan pemerintah melalui pengaktifan sejumlah posko siaga harus diikuti dengan kesiapan sumber daya dan peralatan yang memadai.
Menurutnya, ancaman kebakaran dan krisis air bersih saat kemarau panjang bukan persoalan baru, sehingga penanganannya harus dilakukan secara terukur dan berbasis pengalaman tahun-tahun sebelumnya. “Langkah antisipasi sudah ada, tetapi yang paling penting adalah memastikan seluruh armada benar-benar siap, termasuk distribusi air bersih ke wilayah yang rawan terdampak,” ungkapnya, Minggu (19/4).
Ia menekankan, koordinasi lintas sektor juga harus diperkuat, khususnya dengan PDAM dan pemerintah kecamatan hingga RT/RW agar respons terhadap kondisi darurat dapat berjalan cepat dan efektif. Selain itu, Ia juga menyoroti kebutuhan penambahan sarana penunjang Damkarmat, terutama menghadapi tantangan baru seperti kebakaran dengan risiko tinggi.
“Perkembangan kota membawa konsekuensi baru, peralatan harus disesuaikan dengan kondisi sekarang, termasuk untuk penanganan kebakaran yang lebih kompleks,” ucapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar lainnya, Adi Akbar menilai pentingnya langkah preventif di tingkat masyarakat sebagai bagian dari mitigasi bencana. Ia menilai, potensi kebakaran saat musim kemarau kerap dipicu oleh faktor kelalaian, seperti pembakaran sampah atau puntung rokok di lahan kering.
“Edukasi kepada masyarakat harus digencarkan, jangan hanya mengandalkan respons saat kejadian, tetapi juga pencegahan sejak awal,” katanya.
Lanjut legislator Fraksi PKS Makassar ini juga mendorong pemerintah kota untuk memperkuat pengawasan di wilayah rawan, khususnya kawasan dengan banyak lahan kosong dan permukiman padat. Di sisi lain, ia menilai kebutuhan armada khusus untuk wilayah perairan perlu segera menjadi perhatian, mengingat Makassar memiliki kawasan pesisir yang cukup luas.
“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan fasilitas yang ada. Perlu ada perencanaan pengadaan armada tambahan, termasuk untuk wilayah laut, jangan untuk jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari strategi berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim dan potensi bencana di masa mendatang,” tuturnya. (ita)