MAKASSAR, BKM — Universitas Hasanuddin kembali menegaskan posisinya sebagai institusi akademik yang tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga menjadi motor penggerak solusi konkret bagi persoalan nasional. Hal itu ditandai dengan peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dirancang sebagai laboratorium terapan di bidang gizi dan kesehatan anak, Selasa (28/4), bertepatan dengan pembukaan U25 Leaders Forum Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) se-Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Unhas & Convention, Kota Makassar, tersebut mengusung tema penguatan ekosistem inovasi, pembiayaan infrastruktur, serta kolaborasi antar-PTN-BH dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional. Momentum ini sekaligus mempertemukan para pemangku kebijakan, pimpinan perguruan tinggi, hingga otoritas program nasional dalam satu ruang dialog strategis.
Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa mengatakan bahwa kehadiran SPPG bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan bagian dari sistem penguatan peran kampus dalam mengawal kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Menurutnya, pendekatan yang diambil Unhas menempatkan program gizi sebagai ruang integrasi antara ilmu pengetahuan dan praktik lapangan.
“SPPG ini kami hadirkan sebagai laboratorium hidup bukan hanya untuk menyediakan layanan, tetapi juga untuk memastikan setiap proses, mulai dari kualitas bahan pangan, keamanan makanan, hingga dampaknya terhadap kesehatan anak, dapat diuji dan dikaji secara ilmiah. Ini adalah bentuk komitmen kami agar program gizi tidak berjalan tanpa pengawasan akademik,” ungkapnya.
Prof JJ sapaan akrab Prof Jamaluddin Jompa menambahkan, Unhas akan mengoptimalkan keterlibatan lintas disiplin, khususnya dari bidang kesehatan anak dan kesehatan lingkungan, guna memastikan implementasi program berjalan sesuai standar. Bahkan, kampus membuka ruang evaluasi dan kolaborasi dengan pemerintah agar model tersebut dapat dikembangkan lebih luas.
“Yang kami bangun bukan sekadar dapur atau layanan distribusi makanan ini adalah sistem pengawasan berbasis keilmuan. Kami ingin memastikan kualitas air, makanan, dan lingkungan benar-benar terjaga, jika masih ada kekurangan, tentu kami siap menerima masukan agar model ini bisa menjadi rujukan nasional,” lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof Brian Yuliarto mengucapkan bahwa isu gizi merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia mengingatkan bahwa ambisi besar terkait inovasi dan daya saing global tidak akan tercapai tanpa kualitas dasar manusia yang baik.
“Kita sering berbicara tentang inovasi, riset, dan daya saing global namun kita tidak boleh melupakan fondasi utamanya, yaitu gizi. Jika sejak awal anak-anak kita mengalami kekurangan gizi, maka dampaknya akan panjang mulai dari kesehatan, kemampuan belajar, hingga produktivitas di masa depan,” katanya.
Ia menilai bahwa belanja negara di sektor gizi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. “Pemenuhan gizi bukan sekadar pengeluaran negara, melainkan investasi strategis dari situlah kita membangun generasi yang memiliki daya tahan berpikir, kemampuan inovasi, dan daya saing global. Tanpa itu, sulit bagi kita untuk berbicara tentang kemajuan bangsa,” jelasnya.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana dalam kesempatan yang sama mengungkapkan perkembangan pesat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Ia menyebutkan bahwa dalam waktu relatif singkat, sistem pelaksana program telah terbentuk dalam skala besar.
“Dalam satu setengah tahun, kita telah membangun jaringan yang melibatkan puluhan ribu satuan pelayanan. Saat ini ada sekitar 27.700 SPPG di seluruh Indonesia, lengkap dengan tenaga ahli gizi, pengelola, dan dukungan lebih dari satu juta relawan. Ini menunjukkan bahwa program ini sudah menjadi gerakan nasional,” bebernya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam memastikan kualitas program tetap terjaga melalui pendekatan berbasis riset dan data.
Di sisi lain, Ketua Panitia U25 Leaders Forum, Prof Heri Hermasnyah, menjelaskan bahwa forum ini menjadi wadah konsolidasi gagasan besar antar-PTN-BH. Ia menyebutkan tiga agenda utama yang menjadi fokus pembahasan, salah satunya adalah penguatan kemandirian finansial perguruan tinggi.
“Skema seperti dana abadi, hilirisasi riset, optimalisasi aset, hingga kerja sama industri perlu terus diperkuat. Namun yang terpenting, kemandirian tersebut tetap harus berada dalam kerangka misi publik,”ucapnya.
Selain itu, forum juga menyoroti pentingnya kontribusi akademik dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional, serta kebutuhan pembiayaan infrastruktur strategis untuk menopang ekosistem inovasi.
“Perguruan tinggi harus hadir dengan solusi berbasis ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa hanya menjadi penonton. Infrastruktur seperti laboratorium terapan, pusat inovasi, dan fasilitas hilirisasi menjadi kunci agar riset benar-benar berdampak,” tuturnya.(Ita)