MAKASSAR, BKM — Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman meminta transformasi digital pada sektor perbankan daerah tetap memperhatikan nasib tenaga kerja. Pemerintah mendorong terciptanya keseimbangan antara kemajuan bisnis teknologi dan pemenuhan hak-hak pekerja di Sulawesi Selatan.
Jufri menyampaikan itu saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FSP BPD SI) di Hotel The Rinra, Makassar, Sabtu (9/5). Menurutnya, percepatan transformasi industri layanan keuangan berbasis teknologi harus diantisipasi secara bijak agar tidak mengabaikan aspek kesejahteraan manusia di dalamnya.
“Digitalisasi perbankan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Kita harus menyadari bahwa transformasi ini berdampak langsung pada struktur ketenagakerjaan dan keberlanjutan tenaga kerja di daerah,” katanya.
Jufri menuturkan sinergi antara manajemen perbankan, serikat pekerja, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis. Langkah ini bertujuan memperkuat daya saing BPD tanpa memicu ketidakpastian bagi para buruh perbankan.
Di luar itu, dia menjabarkan kondisi ekonomi Sulsel pada awal 2026 yang tercatat tumbuh sebesar 6,88 persen secara year on year (yoy). Capaian tersebut berada di atas rata-rata nasional dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp191,28 triliun pada triwulan I 2026.
Pertumbuhan ekonomi tersebut berimplikasi langsung pada menurunnya tingkat pengangguran terbuka di wilayah ini. Data menunjukkan terciptanya 170 ribu lapangan kerja baru pada Februari 2026 dengan total penduduk bekerja mencapai 5 juta orang.
Selain itu, Jufri mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp3.921.088,79. Angka tersebut mengalami kenaikan 7,21 persen atau sebesar Rp263.561,42 dibandingkan tahun sebelumnya.
Kebijakan kenaikan upah ini merupakan hasil keputusan Rapat Dewan Pengupahan berdasarkan angka kebutuhan hidup layak. Pemerintah berharap langkah itu mampu menjaga daya beli pekerja dan mendukung stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika global. (jun)