MAKASSAR, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menegaskan bahwa upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Tingginya tantangan dalam pengendalian penyakit menular tersebut dinilai membutuhkan pengawasan yang lebih ketat agar seluruh program kesehatan yang telah dirancang benar-benar berjalan efektif dan mampu menjangkau masyarakat secara luas.
Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Rezeki Nur mengatakan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor kesehatan, termasuk program penanggulangan TBC yang saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah. Menurutnya, pengawasan menjadi instrumen penting untuk memastikan anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan dampak nyata terhadap penurunan kasus TBC di Kota Makassar.
“Kami melihat persoalan TBC bukan sekadar isu kesehatan biasa, tetapi sudah menjadi persoalan sosial yang membutuhkan perhatian bersama. Karena itu kami menekankan agar seluruh program yang telah dirancang oleh pemerintah daerah benar-benar dievaluasi secara berkala,” ungkapnya, Senin (1/6).
Legislator Fraksi PKS Makassar ini juga menilai keberhasilan penanganan TBC tidak hanya bergantung pada pelayanan kesehatan semata, tetapi juga pada komitmen pemerintah dalam memastikan setiap program berjalan sesuai target, mulai dari deteksi dini, pengobatan, hingga edukasi kepada masyarakat.
“Jangan sampai ada program yang hanya berjalan secara administratif tetapi tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal, mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan TBC tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan. Menurutnya, diperlukan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah, dunia pendidikan, tokoh masyarakat hingga lingkungan keluarga untuk membangun kesadaran kolektif mengenai bahaya penyakit tersebut.
“Selama ini kita sering melihat persoalan kesehatan dianggap selesai ketika pelayanan medis sudah diberikan. Padahal tantangan terbesar justru bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan sejak dini dan menjalani pengobatan hingga tuntas,” katanya.
“Karena itu kami mendorong adanya kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat, Pemerintah harus mampu menghadirkan pendekatan yang menyeluruh sehingga target eliminasi TBC tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Makassar, dr Yulius Patandianan menilai pemerintah daerah perlu memperkuat langkah-langkah strategis yang selama ini telah dijalankan. Menurutnya, komitmen politik dan dukungan anggaran harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di lapangan. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal kebijakan penanggulangan TBC agar setiap program yang dijalankan memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur.
“Penanganan TBC harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan kesehatan daerah, Pemerintah tidak cukup hanya menyusun program, tetapi juga harus memastikan seluruh fasilitas kesehatan memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan deteksi kasus, pendampingan pasien, serta pelaporan data yang akurat. Kami ingin setiap kebijakan yang dibuat memiliki dampak nyata terhadap penurunan angka kasus dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, langkah penguatan koordinasi lintas sektor yang melibatkan bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan hingga lingkungan harus terus ditingkatkan karena penyebaran TBC sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar sektor kesehatan.
“Kami mendukung penguatan forum koordinasi penanggulangan TBC yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, namun yang paling penting adalah implementasinya di lapangan. Kami berharap Dinas Kesehatan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, memperluas skrining aktif kepada kelompok rentan, melakukan edukasi secara masif di sekolah maupun lingkungan masyarakat, serta memastikan seluruh pasien mendapatkan pendampingan hingga pengobatan selesai. Dengan pengawasan yang kuat dan kolaborasi yang baik, kami optimistis target penurunan kasus TBC di Makassar dapat tercapai,” tuturnya. (ita)