SIDRAP, BKM — Pemkab Sidrap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-10 secara berturut-turut yang diraih Kabupaten Sidrap. Penyerahan salinan opini WTP dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (2/6).
Dokumen tersebut diterima Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, dan diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Franky Halomoan Manalu. Raihan tersebut melanjutkan tren positif pengelolaan keuangan daerah yang konsisten dipertahankan Pemkab Sidrap selama satu dekade terakhir.
Opini WTP merupakan bentuk pengakuan atas penyajian laporan keuangan yang dinilai wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-10 secara beruntun menjadi hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.
Capaian tersebut diharapkan semakin memotivasi jajaran Pemkab Sidrap untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Turut hadir Ketua DPRD Sidrap, Takyuddin Masse, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap, Andi Rahmat Saleh, serta sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Sidrap.
(ady/C)
