Sinjai, BKM– Sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu pilar ekonomi di Kabupaten Sinjai terus mendapat perhatian serius dari jajaran pimpinan daerah. Langkah ini krusial dilakukan demi memastikan program-program strategis, baik dari pusat maupun daerah, dapat menyentuh langsung dan berdampak positif pada kehidupan masyarakat pesisir.
Komitmen tersebut terlihat nyata saat Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif menggelar ruang dialog bersama Penyuluh Perikanan Kabupaten Sinjai di Rumah Jabatan Bupati Sinjai pada Rabu (3/6/2026). Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk memetakan capaian program prioritas sekaligus merumuskan solusi atas kebutuhan para pelaku usaha perikanan di lapangan.
Dalam audiensi yang dipimpin oleh Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Sinjai Budiyamin dan didampingi Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Irwan Syamsuddin tersebut, dibahas berbagai langkah akselerasi pembangunan pesisir, penguatan perlindungan sosial, hingga pemenuhan fasilitas penunjang bagi para penyuluh.
“Yang pertama kami bahas adalah bagaimana pendampingan yang dilakukan penyuluh perikanan di beberapa lokasi yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke. Kami menyampaikan perkembangan program tersebut kepada Ibu Bupati. Selain itu, kami juga melaporkan rencana usulan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sanjai,” ujarnya.
Selain fokus pada penataan kawasan nelayan, ruang diskusi juga mengupas optimalisasi kepemilikan Kartu KUSUKA sebagai instrumen penting bagi nelayan untuk mengakses BBM bersubsidi, serta penguatan program BPJS Ketenagakerjaan. Sektor budidaya juga mendapat kabar baik lewat penyaluran bantuan jutaan benih udang vaname dan windu dari pemerintah pusat guna mendongkrak produktivitas lokal.
“Pembahasan lainnya terkait BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan. Kami berharap perlindungan sosial bagi nelayan terus diperkuat sehingga mereka memiliki jaminan saat menjalankan aktivitas pekerjaannya di laut maupun di sektor budidaya,” jelasnya.
Untuk memaksimalkan seluruh agenda pendampingan tersebut, para penyuluh mengharapkan adanya dukungan sarana berupa pos koordinasi mandiri agar pelayanan kepada masyarakat pesisir bisa semakin cepat dan terintegrasi.
“Kami meminta bantuan kepada Ibu Bupati agar dapat difasilitasi tempat atau gedung yang bisa digunakan sebagai Pos Penyuluhan Perikanan sehingga aktivitas pendampingan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” kata Budiyamin.
Mendengar berbagai laporan dan aspirasi tersebut, nakhoda pemerintahan di Sinjai ini langsung memberikan respons cepat. Keberhasilan hilirisasi produk perikanan lokal yang menembus pasar internasional mendapat apresiasi, sementara pemenuhan fasilitas operasional penyuluh akan segera ditindaklanjuti secara taktis.
“Alhamdulillah, Ibu Bupati sangat merespons kunjungan kami. Terutama terkait Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke yang saat ini telah berproduksi untuk pengolahan fillet ikan tuna yang bahkan sudah diekspor ke luar negeri. Kemudian terkait kebutuhan gedung untuk Pos Penyuluhan Perikanan, Ibu Bupati menyampaikan akan membicarakannya dengan dinas terkait,” ungkapnya.
Lewat koordinasi yang harmonis ini, pemerintah daerah bersama instansi teknis berkomitmen untuk terus mengawal peta jalan pembangunan perikanan Sinjai agar semakin modern, mandiri, dan mampu menggerakkan roda ekonomi daerah secara berkelanjutan.