BELOPA, BKM — Bupati Luwu, H. Patahudding dan Wabup Luwu, Muh Dhevy Bijak Pawindu menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Desa dan Kelurahan se Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di Kantor Camat Bua, Selasa (9/6).
Pada kesempatan itu Patahudding menegaskan komitmen Pemkab dalam memperkuat sinergi pembangunan dari tingkat desa melalui Rakor. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, unsur Forkopimda, jajaran kepala perangkat daerah, serta seluruh kepala desa dan lurah se-Kecamatan Bua.
Dalam arahannya, Patahudding, menyampaikan harapan agar pelaksanaan Rakor Desa ini dapat memperkuat komunikasi lintas pemerintahan serta membangun kondusivitas dan keamanan wilayah, khususnya di Kecamatan Bua.
Dia menegaskan bahwa pembangunan daerah hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat memiliki komunikasi yang baik, serta menjaga stabilitas sosial di tingkat desa.
“Melalui Rakor Desa ini kita berharap terbangun komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Kondisi yang aman dan kondusif menjadi syarat utama agar pembangunan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, dia memaparkan sejumlah prioritas pembangunan daerah, di antaranya program Universal Health Coverage (UHC) untuk memastikan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis, serta rencana pembangunan rumah sakit regional di Kecamatan Bua.
Selain itu, turut disampaikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat, penataan kawasan Lapandoso sebagai wisata religi, serta pengembangan Kampung Nelayan di Desa Padang Kalua sebagai penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Bupati juga menegaskan untuk percepatan pembebasan lahan guna rencana perpanjangan jalur lintasan Bandara I Lagaligo Bua sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan mendukung pengembangan kawasan strategis daerah.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara pemerintah desa se-Kecamatan Bua dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo terkait perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, masyarakat miskin ekstrem, dan pekerja berpenghasilan rendah.
Pemkab berharap kegiatan ini dapat memperkuat komunikasi lintas pemerintahan, serta menjadi wadah mempererat koordinasi dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kondusivitas wilayah hingga ke tingkat desa. (*)