MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Azwar Rasmin mengaku kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax memantik perhatian kalangan politik di Kota Makassar.
Kenaikan BBM harus diikuti dengan langkah konkret pemerintah untuk memastikan dampaknya tidak meluas ke sektor ekonomi masyarakat.
Menurutnya, meskipun penyesuaian harga menjadi kewenangan pemerintah pusat dan berkaitan dengan beban subsidi energi nasional, namu. pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton. Ia menegaskan bahwa Pemerintah kota (Pemkot) harus mengambil peran aktif dalam menjaga stabilitas pelayanan publik dan mengantisipasi gejolak yang berpotensi muncul pasca-kenaikan harga BBM.
“Tentu, sebagai wakil rakyat walaupun di tingkatan DPRD, kami sangat menyesalkan adanya kenaikan harga tersebut. Namun, mungkin hal ini sudah dihitung dan dipertimbangkan pemerintah pusat mengenai dampak atau imbas dari kenaikan tersebut,” ungkapnya, Selasa (16/6).
Ia menilai tantangan terbesar pasca-kenaikan harga bukan hanya soal daya beli masyarakat, tetapi juga potensi gangguan distribusi dan kepanikan di lapangan. Karena itu, seluruh perangkat daerah terkait diminta bergerak cepat untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan pasokan maupun antrean panjang di SPBU.
Baginya, kehadiran pemerintah harus dapat dirasakan secara langsung. Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah perubahan harga BBM.
“Dinas-dinas terkait harus bisa mengantisipasi dampak yang muncul, termasuk masalah kelangkaan BBM dan terjadinya antrean panjang. Bagaimana caranya dinas-dinas terkait ini bisa membantu masyarakat. Sudah harganya naik, masyarakat masih harus mengantre lagi,” ujarnya.
Politisi PKS tersebut juga menyoroti pentingnya keterlibatan Dinas Perhubungan dalam menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU. Menurutnya, lonjakan kendaraan yang melakukan pengisian BBM berpotensi menimbulkan kemacetan apabila tidak diantisipasi sejak awal.
“Di sinilah peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Misalnya, Dinas Perhubungan dapat turun tangan membantu di setiap SPBU untuk mengatur arus lalu lintas dan membantu masyarakat agar lebih tertib. Namun secara umum, kami memang menyesalkan adanya kenaikan tersebut,” tegasnya.
Di sisi lain, Azwar berharap kenaikan harga Pertamax tidak memicu kenaikan harga kebutuhan pokok yang dapat menambah beban masyarakat. Ia menilai segmentasi pengguna Pertamax yang mayoritas berasal dari kalangan menengah ke atas seharusnya membuat dampak langsung terhadap harga barang kebutuhan sehari-hari relatif terbatas.
“Semoga tidak berdampak ke sana. Karena kalau kita lihat, yang mengalami kenaikan ini adalah Pertamax, yang mana merupakan bahan bakar yang segmentasi penggunanya adalah masyarakat kelas menengah ke atas,” ucapnya.
Meski menyayangkan kenaikan harga Pertamax, Ia mengapresiasi keputusan pemerintah yang tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Menurutnya, langkah tersebut setidaknya memberikan ruang perlindungan bagi masyarakat yang masih bergantung pada bahan bakar subsidi.
“Saya kira, mudah-mudahan kebijakan ini juga bisa membantu perekonomian kita, mengingat beban subsidi yang ditanggung pemerintah selama ini sudah cukup besar,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa isu BBM tidak bisa dipandang semata-mata sebagai persoalan energi, melainkan juga menyangkut stabilitas ekonomi dan kondisi sosial masyarakat. Karena itu, seluruh potensi dampak harus dipetakan dan diantisipasi sejak dini.
“Jadi, semua potensi dampak harus diantisipasi. Di situlah kita bisa melihat kehadiran pemerintah daerah yang nyata di tengah masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang sedang susah, lalu ditambah susah lagi,” bebernya.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan masyarakat menghadapi beban berlapis akibat kenaikan harga BBM. (rif)