MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Gerindra yang juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tiga periode Andi Iwan Darmawan Aras telah memimpin sejumlah organisasi, termasuk partai politik (Parpol) di Sulawesi Selatan.
Kali ini Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) memimpin
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulsel periode 2026–2031.
AIA resmi memimpin HNSI Sulsel setelah peserta Musyawarah Daerah (Musda) III HNSI memilihnya secara aklamasi di Hotel Claro Makassar, Sabtu (20/6).
AIA berserta seluruh pengurus dikukuhkan oleh Wakil Ketua DPP HNSI Agus Suherman disaksikan Sekjen DPP HNSI Lydia Assegaf.
Sekjen DPP HNSI, Lydia Assegaf, mengucapkan selamat kepada Ketua HNSI terpilih. Ia juga menyanjung Musda yang digelar di Sulsel ini. “Mewakili pengurus DPP HNSI, saya mengucapkan selamat kepada bapak Andi Darmawan Aras terpilih sebagai Ketua HNSI Sulsel secara aklamasi. Ini musda tercepat, hanya 10 menit. Mari kita jaga semangat kebersamaan dan kekompakan. Solid dalam menjaga persatuan organisasi,” jelasnya.
“HNSI ini juga menjadi rumah besar perjuangan bagi nelayan di seluruh tanah air. Saya meminta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, konsolidasi dengan DPC, mendata nelayan dengan baik,” tutup Lydia.
Mewakili Gubernur Sulsel, Asisten I Pemprov Sulsel, Ishaq Iskandar, menyampaikan Pemprov Sulsel akan terus mendukung upaya yang dilakukan HNSI Sulsel. Apalagi untuk kesejahteraan petani.
Sebelumnya, AIA kembali terpilih sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel untuk periode kedua yang digelar di Kabupaten Bulukumba.
Pengukuhan juga dihadiri sejumlah tokoh termasuk Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Mahmud dan sejumlah anggota dewan diantaranya H Patudangi dan Sultan Tajang.
Kehadiran Yasir dalam agenda tersebut menunjukkan dukungan terhadap penguatan organisasi nelayan di Sulsel. Ia juga terlibat dalam proses konsolidasi kepengurusan baru yang diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan nelayan secara lebih efektif.
Yasir menegaskan bahwa Sulsel memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Wilayah pesisir yang luas serta kawasan kepulauan yang tersebar di berbagai daerah menjadi modal utama pengembangan sektor tersebut.
Sebagai pimpinan DPRD Sulsel, Yasir juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat pesisir dan kepulauan.
“Kami di DPRD Sulawesi Selatan berkomitmen memperjuangkan hak-hak nelayan, mulai dari bantuan sarana dan prasarana, perlindungan saat melaut, jaminan sosial, hingga perluasan akses pasar hasil perikanan. Nelayan harus menjadi subjek utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.
Sementara itu, AIA menyoroti sejumlah tantangan yang masih membayangi sektor kelautan dan perikanan di Sulsel.
Ia menyebut Sulsel sebagai provinsi maritim memiliki lebih dari 500 ribu nelayan yang terdiri atas sekitar 280 ribu nelayan tangkap dan lebih dari 220 ribu pembudidaya perikanan. Namun, sekitar 28 ribu nelayan masih hidup dalam kondisi miskin, bahkan sebagian masuk kategori miskin ekstrem.
“Kehadiran HNSI harus menjadi wadah perjuangan yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kami ingin memastikan nelayan mendapatkan perlindungan hukum, pendampingan, dan kemudahan mengakses program pemerintah,” kata AIA.
Selain kesejahteraan, AIA juga menyoroti aspek keselamatan kerja nelayan. Menurutnya, aktivitas melaut memiliki risiko tinggi sehingga membutuhkan dukungan informasi cuaca dan iklim yang akurat.
Karena itu, ia mendorong pengurus HNSI memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui program Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. (jun/rif)