MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan memperkuat kolaborasi dalam pengembangan kawasan strategis Untia melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Senin (22/6).
Kesepakatan yang berlangsung di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, itu menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara untuk kepentingan masyarakat luas.
Melalui perjanjian tersebut, Pemerintah Kota Makassar menghibahkan sebidang tanah milik daerah kepada BPSDMP yang akan digunakan untuk mendukung kebutuhan fasilitas dan pengembangan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar.
Penandatanganan dokumen dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, dan Direktur PIP Makassar, Rudy Susanto, disaksikan langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto, serta sejumlah pejabat terkait.
Kesepakatan ini juga merupakan bagian dari skema hibah timbal balik yang sebelumnya telah dilakukan kedua belah pihak. Sebelumnya, PIP Makassar telah menyerahkan aset berupa bangunan akses jalan kepada Pemerintah Kota Makassar guna mendukung pembangunan Stadion Untia yang menjadi salah satu proyek strategis daerah.
Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan, Suharto, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Makassar yang dinilai memiliki visi sejalan dengan pemerintah pusat dalam mengelola aset negara agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Menurutnya, kerja sama tersebut menunjukkan bahwa aset pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai barang milik negara, tetapi juga dapat menjadi instrumen pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi publik.
“Alhamdulillah, kami memiliki visi yang sama dengan Pemerintah Kota Makassar, yakni bagaimana aset yang ada dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat,” ujar Suharto.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa penandatanganan NPHD tersebut merupakan langkah penting untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan Untia yang saat ini menjadi salah satu fokus pembangunan kota.
Ia menyebut seluruh aset yang terlibat dalam kesepakatan tersebut pada dasarnya tetap digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat sehingga proses pemanfaatannya arus dipercepat.
Ini adalah aset negara yang kembali dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Karena itu, tidak ada alasan untuk menunda, semuanya harus segera dijalankan dan dimaksimalkan,” kata Munafri.
Munafri menjelaskan, kawasan Untia saat ini tengah berkembang pesat seiring hadirnya berbagai proyek infrastruktur strategis. Salah satunya adalah rencana pembangunan stadion sepak bola yang berlokasi di sekitar kawasan PIP Makassar.
Karena itu, menurutnya, dukungan sarana transportasi, akses jalan, dan konektivitas kawasan menjadi faktor penting dalam menunjang pertumbuhan wilayah tersebut di masa depan.
Pada kesempatan yang sama, Munafri juga memperkenalkan program transportasi laut antar pulau yang baru diluncurkan Pemerintah Kota Makassar. Program yang dikenal masyarakat sebagai “pete-pete laut” itu dihadirkan untuk memperkuat akses transportasi bagi warga di delapan pulau berpenghuni, termasuk dua pulau terluar yang berada dalam wilayah administrasi Kota Makassar.
Melalui kolaborasi yang semakin erat antara Pemerintah Kota Makassar dan BPSDMP Kementerian Perhubungan, pengembangan kawasan Untia diharapkan berjalan lebih cepat sekaligus memperkuat sektor pendidikan maritim, konektivitas wilayah, dan pelayanan publik bagi masyarakat. (rhm)