GOWA, BKM–Legislator Partai Gerindra selaku Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Tenri Indah, mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya. Ajakan tersebut disampaikan saat menggelar Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Anggaran Pemerintah Tahun 2026 di Desa Panakukang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sabtu (27/6).
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga dan turut didampingi Sekretaris DPD Partai Gerindra Sulsel, Darmawangsyah Muin (DM). Sosialisasi tidak hanya menjadi wadah penyampaian program pemerintah, tetapi juga ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat mengenai berbagai persoalan yang dihadapi.
Andi Tenri Indah menegaskan bahwa pengawasan anggaran bukan hanya menjadi tugas DPRD, melainkan partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, keterlibatan warga sangat penting untuk memastikan penggunaan APBD berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Masyarakat juga harus mengetahui ke mana anggaran dialokasikan. Pengawasan bukan hanya tugas DPRD, tetapi masyarakat juga memiliki peran untuk ikut mengawasi agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Andi Tenri Indah menjelaskan, kegiatan sosialisasi merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memberikan pemahaman mengenai berbagai program Pemerintah Provinsi yang menjadi objek pengawasan DPRD.
Sebagai Ketua Komisi E DPRD Sulsel yang membidangi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, pemuda, dan olahraga, Tenri Indah mengatakan pihaknya akan terus memastikan kualitas pelayanan publik di sektor tersebut terus meningkat.
“Saya datang untuk menyampaikan program pemerintah yang menjadi fokus pengawasan kami. Mulai dari kualitas pendidikan, sarana dan prasarana sekolah, hingga pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Kami juga akan turun langsung melihat kondisi di lapangan agar persoalan yang ada bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.
Ia menambahkan, Komisi E DPRD Sulsel siap mendorong pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pada jenjang SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Provinsi. Selain itu, pengawasan terhadap mutu pelayanan kesehatan juga akan menjadi perhatian agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik.
Dialog yang berlangsung untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Salah satunya disampaikan Tasrif Daeng Tojeng, warga Dusun Panakukang, yang mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk serta kondisi jalan desa yang dinilai belum mendapatkan perhatian.
“Saya ingin bertanya, apakah petani bisa mendapatkan bantuan pupuk gratis? Selain itu, jalan di kampung kami sudah puluhan tahun belum mendapatkan perbaikan yang memadai,” ujar Tasrif.
Menanggapi hal tersebut, Tenri Indah menjelaskan bahwa bantuan pupuk maupun bibit pertanian dapat diupayakan melalui pengajuan proposal kelompok tani kepada pemerintah daerah.
“Silakan kelompok tani menyusun proposal. Kami akan memfasilitasi dan meneruskannya ke Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pertanian agar dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Terkait infrastruktur jalan, ia mengakui pelaksanaan pembangunan masih menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Meski demikian, pihaknya berkomitmen membangun komunikasi dengan Pemkab Gowa agar kebutuhan masyarakat dapat diprioritaskan.
“Kami akan terus mengawal dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pembangunan jalan dapat direalisasikan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia,” katanya.
Selain persoalan pertanian dan infrastruktur, warga juga menyampaikan kekhawatiran mengenai pendataan masyarakat miskin, status kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta akses pelayanan kesehatan ketika terjadi kondisi darurat. (rif)
