MAKASSAR, BKM–Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menilai bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus ditopang oleh penguatan sumber daya manusia (SDM) keagamaan. Melalui fungsi pengawasan, Fraksi PKS mendorong Pemkot Makassar memperkuat kebijakan pembinaan imam, dai, guru mengaji, hingga lembaga keagamaan agar mampu menjawab tantangan sosial dan perkembangan teknologi di era digital.
Politisi PKS yang juga Wakil Ketua DPRD Makassar, Anwar Faruq, mengatakan pembangunan SDM keagamaan harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, kualitas para pelaku dakwah sangat menentukan keberhasilan membangun yang berkarakter, moderat, serta memiliki ketahanan moral di tengah derasnya arus perubahan zaman.
“Fraksi PKS memandang investasi terbesar sebuah daerah bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusianya. Karena itu, pemerintah harus memperkuat program pembinaan imam, dai, guru mengaji, dan seluruh pelaku pelayanan keagamaan agar memiliki kapasitas yang mampu menjawab tantangan,” ungkapnya, Rabu (1/7).
Anwar Faruq yang juga Ketua DPW PKS Sulsel itu menilai pola pembinaan keagamaan tidak lagi cukup dilakukan secara konvensional. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan model pembinaan yang adaptif dengan perkembangan teknologi melalui peningkatan literasi digital, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta kemampuan memproduksi konten dakwah yang edukatif dan menjangkau generasi muda.
Selain itu, Ia menegaskan pentingnya memperkuat moderasi beragama dalam setiap program pembinaan SDM keagamaan. Ia menilai dakwah harus menjadi instrumen yang memperkokoh persatuan, menumbuhkan sikap toleransi, serta menghadirkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ’alamin di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
Di sisi lain, Fraksi PKS juga mendorong agar program pembinaan keagamaan diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi umat. Menurut Anwar, masjid dan pesantren memiliki potensi besar menjadi pusat pengembangan kewirausahaan sehingga pemerintah perlu menghadirkan program yang mampu melahirkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai keagamaan.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Makassar, M. Syarif, menyampaikan bahwa berbagai program peningkatan kapasitas SDM keagamaan yang dijalankan pemerintah selama ini merupakan bagian dari aspirasi yang terus dikawal Fraksi PKS melalui fungsi pengawasan dan pembahasan program pemerintah.
“Kami terus membangun kolaborasi dengan DPRD, khususnya Fraksi PKS, dalam memperkuat program pembinaan SDM keagamaan. Pelatihan bagi guru mengaji, imam kelurahan, imam masjid, maupun dai terus dilaksanakan agar kualitas pelayanan keagamaan kepada masyarakat semakin baik,” katanya.
Menurutnya, Pemkot Makassar saat ini membina sekitar 4.500 pelaku pelayanan keagamaan yang terdiri atas imam kelurahan, imam masjid, dan guru mengaji. Seluruhnya telah memperoleh insentif melalui Bagian Kesra sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pelayanan keagamaan di tengah masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa proses pengangkatan imam kelurahan kini dilakukan secara profesional melalui mekanisme seleksi yang mengacu pada ketentuan peraturan wali kota. Seleksi tersebut mempertimbangkan aspek kompetensi, integritas, serta batas usia sesuai regulasi yang berlaku.
Bagi Fraksi PKS, sinergi antara DPRD dan Pemkot dalam memperkuat SDM keagamaan harus terus dijaga sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia. Sebab, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari lahirnya masyarakat yang religius, berintegritas, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan perubahan zaman. (ita/rif)