MAKASSAR, BKM.COM – Pemerintah memastikan sebanyak 40 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan mulai beroperasi pada Oktober 2026.
Program ini diproyeksikan menjadi penggerak perekonomian di desa sekaligus memperkuat distribusi berbagai bantuan pemerintah hingga menjaga kestabilan harga hasil pertanian dan perikanan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan saat ini pemerintah sedang menuntaskan seluruh tahapan pembentukan koperasi, mulai dari penyusunan kelembagaan, pembentukan struktur organisasi, hingga penetapan manajer di masing-masing koperasi.
“Fokus kita sekarang menyelesaikan 40 ribu koperasi. Saya sudah rapat dengan seluruh kementerian terkait. Targetnya selesai pada September dan Oktober sudah mulai beroperasi,” ujar Zulkifli Hasan usai menghadiri pelantikan pengurus dan rapat kerja DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se-Sulawesi Selatan di Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf, Makassar, Sabtu (4/7/2026).
Menurut Zulhas, sapaan akrabnya, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar toko atau supermarket di desa. Koperasi ini akan menjadi pusat layanan masyarakat yang mengintegrasikan berbagai program pemerintah dalam satu tempat.
Ke depan, penyaluran bantuan sosial, distribusi beras pemerintah, pupuk dan LPG bersubsidi, hingga pembayaran tagihan listrik dan telepon akan dilakukan melalui koperasi tersebut.
“Bantuan beras, bantuan pemerintah, semuanya nanti lewat kopdes. Bayar listrik, bayar telepon, pupuk dan gas subsidi nanti di kopdes,” katanya.
Selain berfungsi sebagai pusat layanan, KDMP juga dipersiapkan menjadi penyangga ekonomi bagi petani dan nelayan dengan berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian harga ketika harga komoditas di pasaran mengalami penurunan.
“Kalau gabah di bawah Rp6.500 atau ikan di bawah standar, kopdes akan membeli. Itu fungsi offtaker,” tegas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah yang menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap kehadiran koperasi ini dapat memperkuat ekonomi kerakyatan, memangkas rantai distribusi, memperluas akses pelayanan masyarakat di desa, serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di berbagai daerah.
Jika diinginkan, berita ini juga bisa dibuat dalam gaya yang lebih feature, lebih tajam secara ekonomi, atau lebih bernuansa politik dan kebijakan publik. (rhm)