MAROS, BKM — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdiskbud) Kabupaten Maros bersama program Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif menggelar kegiatan pelatihan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah di enam satuan pendidikan di wilayah Maros dan Mandai.
Koordinator program INKLUSI BaKTI Maros, Isma, saat dihubungi wartawan, mengatakan, program ini fokus pada kesetaraan gender, inklusi sosial, penguatan masyarakat sipil, serta layanan inklusif bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
Salah satu fokusnya adalah pemenuhan hak pendidikan inklusif dan bermutu bagi seluruh peserta didik, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK.
”Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan ULD dan sekolah mampu berfungsi optimal dalam melayani semua peserta didik tanpa diskriminasi,” sebut Isma.
Disebutkan Isma, untuk memperkuat tata kelola, koordinasi, dan kualitas layanan sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif yang ramah disabilitas dan berkeadilan dengan melakukan kegiatan berupa Bimtek Tenaga Pendidik pada 6 sekolah terdiri dari 3 jenjang pendidikan antara lain jenjang TK/PAUD masing masing TK/PAUD Dharma Wanita, TK/PAUD Buah Hati Tanete.
Untuk Jenjang SD antara lain SD Negeri 24 Batangase, SDN 103 Mandai dan untuk Jenjang SMP adalah SMP Negeri 5 Mandai dan SMP Negeri 2 Maros.
”Tujuan pelatihan ini diharapkan agar pemahaman tentang inklusi tidak hanya berhenti di guru, tetapi juga didukung penuh oleh kepala sekolah dan komite sekolah,” kata Isma.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Asri Rajab, menegaskan, kegiatan pendampingan tahun ini diharapkan menjadi percontohan pendidikan inklusif.
Penguatan ULD Ngsekolah dampingan adalah langkah strategis mewujudkan prinsip ‘No One Left Behind’ atau tidak ada anak yang tertinggal. Termasuk Anak Berkebutuhan Khusus ABK.
”Inklusi bukan hanya soal menerima anak di kelas reguler. Tapi bagaimana ULD, kepala sekolah, guru, dan komite bekerja bersama agar semua anak mendapat layanan pendidikan yang ramah, setara, dan bermutu,” tegas Asri Rajab.
Untuk itu kami harapkan agar Program INKLUSI bekerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia yang pada Tahap II 2026–2028 menargetkan penguatan kebijakan, layanan, dan praktik inklusif di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan.
”Disdikbud Maros berharap tata kelola layanan inklusif di ULD semakin baik, dan sekolah dampingan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang ramah disabilitas,” tutup Asri Rajab. (ari/c