MAKASSAR, BKM–Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026.
Evaluasi tidak hanya memotret berbagai tantangan di lapangan, tetapi juga mencatat tumbuhnya komunitas-komunitas pengawas partisipatif yang diinisiasi para alumni di sejumlah daerah.
Komunitas-komunitas tersebut merupakan bagian dari Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun peserta setelah mengikuti P2P sebagai upaya memperluas edukasi kepemiluan sekaligus memperkuat pengawasan di masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan P2P Tahun 2026 yang digelar Bawaslu Sulsel secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (8/7).
Rapat diikuti pimpinan dan jajaran sekretariat Bawaslu dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel itu mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari proses rekrutmen peserta, metode pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran daring dan luring, hingga pelaksanaan RTL peserta.
Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, mengatakan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan
P2P terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan dampak yang berkelanjutan.
“Evaluasi bukan sekadar melihat apa yang telah kita kerjakan, tetapi menjadi ruang untuk memperbaiki kualitas program ke depan. Setiap masukan dari daerah adalah bahan berharga dalam menyempurnakan P2P agar semakin adaptif, relevan, dan memberi dampak nyata bagi penguatan demokrasi,” ujar Saiful.
Menurutnya, pelaksanaan RTL menjadi salah satu indikator untuk melihat sejauh mana peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti P2P.
“RTL menjadi ukuran bahwa proses pembelajaran tidak berhenti di ruang pelatihan. Kami melihat lebih dari 40 persen peserta merencanakan pembentukan komunitas digital yang akan bergerak melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi di lingkungan masing-masing. Ini menunjukkan bahwa P2P mulai melahirkan agen-agen demokrasi yang siap berkontribusi di tengah masyarakat,” katanya.
Saiful menambahkan, komunitas yang diinisiasi para alumni diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang produktif antara Bawaslu dan masyarakat dalam menyebarluaskan informasi kepemiluan, mengembangkan konten edukasi, serta menginisiasi berbagai kegiatan kreatif yang mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
“Komunitas digital harus menjadi ruang kolaborasi yang produktif. Bawaslu dan para alumni dapat saling berbagi informasi, konten edukasi, serta menginisiasi berbagai kegiatan kreatif yang mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Namun, komunitas tersebut tetap memerlukan pendampingan dari Bawaslu agar dapat tumbuh dan memberikan manfaat yang nyata,” tambahnya.
Selain mencatat perkembangan RTL peserta, evaluasi juga menghimpun berbagai masukan dari Bawaslu kabupaten/kota terkait pelaksanaan P2P. Beberapa daerah menyoroti pelaksanaan kegiatan yang bertepatan dengan jadwal ujian sekolah sehingga memengaruhi kehadiran peserta dari kalangan pelajar.
Masukan lainnya berkaitan dengan keterbatasan dukungan transportasi bagi peserta di wilayah kepulauan, persyaratan rekrutmen yang dinilai masih cukup kompleks, serta perlunya memperkuat metode pembelajaran melalui penambahan studi kasus dan praktik lapangan agar materi yang diberikan lebih kontekstual.
Berbagai masukan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan pelaksanaan P2P periode berikutnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, para alumni menginisiasi berbagai komunitas dengan identitas yang mencerminkan karakter daerah masing-masing sebagai bagian dari implementasi RTL. Di antaranya Pengawas Partisipatif Cakkelle di Kabupaten Soppeng, Kadera di Wajo, Gempur26 di Bulukumba, Kolong Pengawasan di Kepulauan Selayar, Kompas di Toraja Utara, Kompas Muda Takalar, Komunitas Panrita Demokrasi di Sinjai, serta Komunitas Pemberantas Money Politik (KPMP) di Pangkep.
Inisiatif serupa juga berkembang di sejumlah daerah lainnya, seperti Waslu Butta Toa di Bantaeng, Insan Demokrasi Nene Mallomo di Sidrap, Kopi Lutra di Luwu Utara, P2P Luwu, P2P Enrekang 2026, Lentera di Parepare, dua komunitas yang diinisiasi alumni di Bone, serta PELITA Demokrasi di Palopo. (rif)
