MAKASSAR, BKM–Persoalan lingkungan hidup dinilai telah menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan di Kota Makassar.
Dua partai politik (Parpol) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sama-sama menegaskan pentingnya langkah konkret Pemerintah Kota dalam memperkuat kebijakan pengelolaan sampah, pengawasan limbah, hingga penegakan aturan lingkungan.
Sekretaris DPD II Partai Golkar Makassar, Andi Suharmika, menilai isu lingkungan tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan telah menjadi agenda politik yang berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh kebijakan lingkungan berjalan secara konsisten dan memiliki dampak nyata terhadap masyarakat. Persoalan sampah, banjir, hingga pencemaran lingkungan harus ditangani melalui kebijakan yang terintegrasi, bukan sekadar langkah-langkah jangka pendek.
“Keberhasilan sebuah pemerintahan hari ini juga diukur dari kemampuannya menjaga kualitas lingkungan masyarakat tidak hanya menilai pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana pemerintah menghadirkan kota yang bersih, sehat, dan nyaman.
Karena itu, tata kelola lingkungan harus menjadi prioritas politik pembangunan Kota Makassar,” ungkapnya, Minggu (12/7).
Wakil Ketua DPRD Makassar itu juga menekankan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program lingkungan agar seluruh anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Pengawasan harus diperkuat agar setiap program berjalan efektif kami memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan pemerintah tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan lingkungan yang semakin baik,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi PPP DPRD Makassar, Irwan Hasan mengaku persoalan sampah masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan keberanian pemerintah dalam melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Ia mengatakan pengelolaan sampah tidak boleh hanya berorientasi pada pengangkutan dan pembuangan akhir, tetapi harus dimulai dari pengurangan volume sampah di tingkat rumah tangga, penguatan sistem pemilahan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat.
“Persoalan sampah merupakan tantangan kebijakan yang harus dijawab secara serius. Pemerintah harus menghadirkan sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dapat terus ditekan,” katanya.
Selain itu, Anggota DPRD Makassar ini mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam setiap aktivitas pembangunan.
Menurutnya, pertumbuhan investasi harus tetap berjalan seiring dengan komitmen menjaga kelestarian lingkungan agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di masa depan.
“PPP berpandangan bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan. Penegakan aturan terhadap limbah B3 maupun penerapan Amdal tidak boleh dikompromikan karena menyangkut keselamatan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan Kota Makassar,” tutupnya. (ita/rif)