PINRANG, BKM — Dalam rangka mendukung kelancaran proses pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di Unit PLTD Suppa, PLN Nusantara Power UP Bakaru menggelar kegiatan Pembahasan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Sinkronisasi Aktivitas pada Rencana Pengurusan KKPRL Unit PLTD Suppa.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat keamanan, serta perwakilan kelompok masyarakat.
Kegiatan dibuka secara resmi Assistant Manager Engineering & Quality Assurance PLN Nusantara Power UP Bakaru, Moh Afif Fanani
Pada kesempatan tersebut, Moh Afif Fanani menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung proses perizinan pemanfaatan ruang laut sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk menjalankan operasional pembangkit yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Selanjutnya, pengantar kegiatan disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pinrang Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs H Abdul Rahman Mahmud, M.Si.
Abdul Rahman menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, PLN Nusantara Power, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan keselarasan pemanfaatan ruang laut yang mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir.
Memasuki sesi utama, kegiatan berlangsung dalam suasana diskusi yang konstruktif dengan membahas berbagai aspek terkait pemanfaatan ruang laut di kawasan operasional Unit PLTD Suppa.
Termasuk sinkronisasi rencana aktivitas pada rencana pengurusan KKPRL Unit PLTD Suppa. Berbagai masukan, saran, dan tanggapan disampaikan para peserta sebagai upaya menyamakan persepsi serta memastikan kegiatan operasional Dermaga Unit PLTD Suppa tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat setempat dan seluruh tahapan pengurusan PKKPRL berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Melalui forum ini, PLN Nusantara Power UP Bakaru berharap proses pengurusan KKPRL Unit PLTD Suppa dapat berjalan secara transparan, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sinergi antara perusahaan, pemerintah, aparat, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan pemanfaatan ruang laut yang aman, tertib, berkelanjutan, serta mendukung keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. (mir)
