MAKASSAR, BKM–Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan merasa geram dan kecewa lantaran
ketidakhadiran Direktur Utama PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) dalam Rapat Kerja.
Rapat Kerja yang sedianya membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut dinilai sangat krusial karena menyangkut evaluasi kinerja keuangan daerah.
Ketidakhadiran pucuk pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini dinilai bukan lagi hal baru. Berdasarkan informasi dari kalangan internal DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dirut SCI tercatat sangat jarang menghadiri langsung agenda-agenda pemanggilan dan rapat kerja yang diselenggarakan oleh komisi terkait.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulawesi Selatan, Fadel Muhammad Taufan Ansar, angkat bicara secara tegas mengenai fenomena ini. Pihaknya mempertanyakan komitmen dan keseriusan manajemen badan usaha tersebut terhadap kontribusi dan pengembangan daerah.
”Kami di kalangan DPRD memang sangat menyayangkan sikap beliau ini yang terus-menerus jarang menghadiri rapat secara langsung. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan forum evaluasi penting. Kami mempertanyakan bagaimana komitmen nyata Dirut SCI terhadap pengembangan daerah melalui pengoptimalan perseroda jika koordinasi dasarnya saja diabaikan,” ucap Fadel Muhammad Taufan yang merupakan legislator Partai Gerindra Sulsel.
Padahal, berdasarkan dokumen Surat Undangan Resmi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bernomor 005/2406/DPRD yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, S.I.P., M.Si pada tanggal 10 Juli 2026, agenda rapat hari Senin, 13 Juli 2026 ini telah dijadwalkan secara terperinci untuk masing-masing pimpinan lembaga kemitraan.
Rapat ini juga turut mengundang pimpinan BUMD lainnya seperti Bank Sulselbar, PT Sulsel Andalan Energi, Perumda Sulsel Agro, Jamkrida Sulsel, serta sejumlah kepala badan dan biro terkait di lingkup Pemprov Sulsel. Hingga berita ini diturunkan, pihak legislatif masih menyayangkan absennya kehadiran fisik sang direktur utama dan menegaskan akan melakukan evaluasi yang lebih ketat terhadap laporan pertanggungjawaban BUMD yang bersangkutan pada masa sidang ini. (rif)
Politisi Yang Tergabung BPP DOB Bawa Isu Provinsi Luwu Raya ke Kantor Staf Presiden
LUWU, BKM–Sejumlah politisi, utamanya yang tercatat sebaga Anggota DPRD Sulsel dan Kabupaten kota turut diantaranya Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya Ir. Hasbi Syamsu Ali, Syahruddin Hamu, Imran Nating, Hj. Asni dan drg. Marji Rumpak dari DPRD Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Ketua DPRD Kota Palopo Darwis, anggota DPRD Kota Palopo Hj. Ely Niang, tim penyusun kajian akademik Dr. Abdul Rahman Nur dan Dr. Taruna Arzam, serta Ismi dan Wais Al Qarni Dasila dari Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya.
Mereka hadir sebagai bentuk
perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya yang kini memasuki fase baru. Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya untuk pertama kalinya mempresentasikan secara resmi konsep pembentukan provinsi baru tersebut di hadapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/7).
Audiensi tersebut menjadi momentum penting karena argumentasi yang dibangun tidak lagi semata bertumpu pada aspirasi pemekaran wilayah, melainkan menempatkan Provinsi Luwu Raya sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional, mulai dari penguatan hilirisasi industri mineral, ketahanan pangan, pengembangan kawasan timur Indonesia, hingga peningkatan efektivitas pelayanan publik.
Paparan yang disampaikan mengangkat tema “Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional”, yang memuat potensi ekonomi, posisi geopolitik, landasan hukum, hingga kesiapan wilayah calon provinsi.
Delegasi dipimpin Politisi Gerindra selaku Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) H. Arsyad Kasmar bersama Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya H. Darwis Ismail.
Darwis Ismail, mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat sekaligus memperbarui argumentasi pembentukan Provinsi Luwu Raya sesuai arah pembangunan nasional.
“Selama ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sering dipahami hanya sebagai aspirasi pemekaran. Padahal yang kami tawarkan jauh lebih besar, yakni bagaimana negara memiliki instrumen pemerintahan yang lebih efektif untuk mengelola salah satu kawasan paling strategis di Indonesia Timur,” ungkapnya.
Menurut Darwis, Luwu Raya memiliki posisi yang semakin penting dalam agenda hilirisasi nasional karena menjadi salah satu pusat produksi nikel Indonesia sekaligus memiliki potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan energi yang sangat besar.
Dalam presentasi tersebut dipaparkan bahwa calon Provinsi Luwu Raya meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo dengan jumlah penduduk sekitar 1,23 juta jiwa. Kawasan ini berada pada posisi strategis karena berbatasan langsung dengan tiga provinsi, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
Selain menjadi salah satu sentra industri nikel nasional, Luwu Raya juga memiliki Danau Matano sebagai salah satu danau purba dunia, kawasan hutan tropis yang luas, sentra produksi kakao dan sawit, serta kawasan pesisir Teluk Bone yang memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi maritim.
Sementara itu, Ketua Umum BPP KKLR H. Arsyad Kasmar menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berlangsung lebih dari dua dekade dan konsistensi masyarakat tidak pernah surut meskipun pemerintah masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonom baru.
Menurutnya, selama kurun waktu tersebut berbagai persyaratan administratif terus disempurnakan, kajian akademik diperbarui, serta dukungan politik dari berbagai elemen masyarakat terus diperkuat.
“Kami datang dengan semangat kolaborasi. Kehadiran unsur DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan serta tim akademik menunjukkan bahwa perjuangan ini merupakan aspirasi bersama masyarakat Luwu Raya. Kami berharap pemerintah pusat dapat melihatnya sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional,” ujar Arsyad yang pernah jadi Caleg Gerindra untuk DPR RI. (rif)
