MAKASSAR, BKM–Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan membuka kesempatan bagi akademisi dan mahasiswa untuk mengikuti sidang-sidang sebagai pengamat.
Peserta yang diterima tidak memiliki hak suara maupun hak bicara selama sidang Musda berlangsung.
“Saya kira ini kali pertama Musda partai politik memberi kesempatan pada akademisi dan mahasiswa. Di internal Partai Golkar, baru sekian kali Musda hal seperti ini dilaksanakan dan di Musda Golkar Sulsel baru kali ini dilaksanakan,”ujar Ketua SC Musda Golkar Sulsel Armin Mustamin Toputiri dalam keterangannya, Senin (13/7).
Keputusan tersebut merupakan hasil rapat pleno yang digelar pada Minggu (12/7/2026).
Pada kesempatan itu SC memberikan kesempatan kepada akademisi sebagai pengamat politik serta mahasiswa ilmu sosial politik dan hukum dari berbagai perguruan tinggi.
Armin mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memberi ruang bagi akademisi dan mahasiswa menyaksikan langsung proses politik praktis. Dia berharap peserta dapat mengamati jalannya persidangan dan mengaitkannya dengan teori politik yang dipelajari di kampus.
Panitia menyediakan kuota maksimal 10 akademisi dan 15 mahasiswa sebagai pengamat Musda. Seluruh peserta diwajibkan membawa surat rekomendasi dari perguruan tinggi untuk memperoleh kartu identitas berhologram sebelum sidang dimulai.
“Kesempatan ini kami hanya memberi ruang makasimal 10 orang pengamat dan 15 orang mahasiswa. Yang berminat silakan datang ke Kantor Golkar Sulsel untuk mendaftarkan diri dengan membawa surat rekomendasi dari perguruan tinggi masing-masing. Pada waktunya sebelum Musda dimulai, kami akan berikan ID card yang berhologram karena di pintu masuk ruang sidang pengawalan sangat ketat dengan sistem digital,” paparnya.
Armin mengatakan panitia hanya menyiapkan konsumsi bagi para pengamat selama kegiatan berlangsung. Sementara kebutuhan akomodasi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. (jun/rif)