MAKASSAR, BKM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mulai mematangkan tahapan perencanaan pembangunan gedung baru. Proses tersebut menjadi langkah awal sebelum proyek yang direncanakan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memasuki tahap konstruksi pada 2027.
Pembahasan desain awal dilakukan melalui rapat bersama konsultan perencana di ruang Badan Anggaran (Banggar) kantor sementara DPRD Makassar. Dalam forum itu, pimpinan dan anggota dewan memberikan sejumlah masukan terhadap rancangan gedung agar mampu mengakomodasi kebutuhan kelembagaan serta aktivitas legislatif dalam jangka panjang.
Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Andi Pahlevi mengatakan, proses penyusunan desain kini telah memasuki tahap perencanaan yang lebih rinci. Konsultan telah mempresentasikan konsep awal bangunan, termasuk pembagian ruang kerja dan fasilitas penunjang yang akan tersedia.
“Perencanaan kantor DPRD Kota Makassar ini sudah masuk dalam tahap perencanaan. Tadi konsultan perencana sudah menyampaikan kepada kami beberapa hal termasuk dengan bagian-bagian ruangan yang akan direncanakan nanti,” ungkap, Rabu (15/7).
Menurutnya, DPRD sengaja membuka ruang bagi seluruh anggota untuk menyampaikan usulan sebelum desain difinalisasi. Langkah tersebut dilakukan agar gedung yang dibangun nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ia menilai, masukan dari para legislator menjadi bagian penting dalam penyempurnaan konsep pembangunan sehingga fasilitas yang tersedia dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas kerja DPRD.
“Itu sudah menjadi masukan kami juga dari teman-teman anggota sudah memberikan masukan kepada konsultan terkait dengan kantor kami itu seperti apa dan rencananya seperti apa dan lain-lain,” katanya.
Dalam rancangan awal, gedung DPRD Makassar direncanakan memiliki delapan lantai dengan kapasitas parkir yang jauh lebih besar dibanding fasilitas saat ini. Area parkir diproyeksikan mampu menampung sekitar 200 hingga 300 kendaraan roda empat. Menurutnya, peningkatan kapasitas parkir menjadi salah satu prioritas karena selama ini setiap pelaksanaan rapat paripurna, khususnya paripurna istimewa, kawasan sekitar kantor DPRD kerap mengalami kepadatan kendaraan hingga meluber ke badan jalan.
“Jadi pembangunannya itu delapan lantai, dengan parkiran yang kira-kira sampai 200-300 unit mobil karena kendala yang kami biasa kalau melakukan paripurna istimewa itu sering terkendala di parkiran yang belum sampai ke jalan raya,” jelasnya.
Ia menambahkan, desain gedung delapan lantai tersebut telah melalui kajian teknis dari Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kajian tersebut mencakup luas bangunan yang dinilai ideal serta kesesuaian dengan alokasi anggaran yang tersedia. “Itu sudah ada kajian khusus dari pihak PUPR Balai yang pertama kajiannya itu 12.000 meter, terus yang kedua itu anggarannya cukup untuk seluas itu,” ucapnya.
Ia berharap proses penyempurnaan desain dapat segera diselesaikan sehingga tahapan administrasi berikutnya dapat dipercepat. Jika tidak ada lagi perubahan terhadap rancangan bangunan, pekerjaan fisik ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027. “Awal pekerjaannya direncanakan itu awal tahun depan, makanya kita perlu untuk mempercepat perencanaan ini. Kalau memang sudah disetujui dan tidak ada lagi perubahan bisa secepatnya,” ucapnya.
Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, juga menyambut positif dimulainya tahap perencanaan gedung baru DPRD. Menurut legislator Fraksi PKB itu, pembangunan kantor legislatif bukan sekadar menghadirkan bangunan baru, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penyediaan fasilitas kerja yang lebih representatif.
Ia menilai, gedung DPRD yang baru harus dirancang dengan konsep yang mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara maksimal. Karena itu, seluruh kebutuhan ruang kerja, ruang rapat komisi, hingga fasilitas penunjang pelayanan masyarakat perlu dipertimbangkan sejak tahap perencanaan.
“Yang paling penting adalah bagaimana gedung ini benar-benar menjawab kebutuhan DPRD dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Jangan hanya megah secara fisik, tetapi juga mampu mendukung pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan profesional,” bebernya.
Menurutnya, proses penyusunan desain yang melibatkan seluruh anggota DPRD merupakan langkah tepat agar bangunan yang dihasilkan nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan lembaga. Ia berharap setiap masukan dari anggota dewan dapat diakomodasi sebelum desain ditetapkan secara final, ia juga menekankan pentingnya menghadirkan konsep gedung yang berorientasi pada efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Ia berharap fasilitas yang dibangun nantinya mampu memberikan kemudahan bagi warga yang datang menyampaikan aspirasi maupun mengikuti berbagai agenda terbuka DPRD.
“Ke depan kita ingin kantor DPRD menjadi rumah rakyat yang lebih terbuka, nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai. Jadi masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi juga merasa dilayani dengan baik, sementara anggota dewan dapat bekerja lebih optimal,” tuturnya. (ita)