Soal Pembangunan PLTA Sungai Lariang

PASANGKAYU, BKM — Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Lariang yang perjanjian kerjasama (MoU) nya baru saja ditandatangani, menuai sorotan dari legislator Mamuju Utara (Matra), Ikram Ibrahim. Politisi PPP ini mengatakan, seharusnya rencana pembangunan PLTA tersebut mesti sepengetahuan dan persetujuan DPRD.
Karena lembaga perwakilan rakyat adalah mitra eksekutif dalam proses pembangunan. Sejauh ini sambung dia, Pemkab Matra belum sama sekali melakukan koordinasi ke DPRD terkait rencana pembangunan yang menyangkut kepentingan umum itu. Kalau pun ada anggota DPRD yang menyaksikan penandatangan MoU nya, itu hanya person dan bukan secara kelembagaan.
”Kami sama sekali tidak tahu menahu dengan rencana pembangunan PLTA ini. Padahal, kami kan bagian dari lembaga pemerintahan daerah. Makanya, saya mempertanyakannya. Ini ada apa sebenarnya,” ujarnya dengan nada tanya, Selasa (29/9).
Statemen ketua Balegda DPRD Matra itu, dibantah keras Ketua DPRD Matra, Lukman Said. Kata dia, seharusnya Ikram Ibrahim jangan asal bicara tanpa mengetahui duduk persoalannya. Lukman Said yang hadir menyaksikan penandatangan MoU itu menyampaikan, penandatanganan MoU baru sebatas antara investor dengan pihak Indonesia, dan belum melibatkan pemerintah daerah.
Hanya sambung dia, penandatangannya dilakukan di Matra agar semua masyarakat bisa menyaksikannya. Dikatakan, setelah penandatangan MoU itu, pihak investor baru akan melakukan survei kelayakan. Dan jika memang dinilai layak dan positif akan dibangun, barulah dilakukan penandatanganan MoU dengan pemerintah daerah dan melibatkan DPRD.
”Saya minta teman-teman DPRD ini jangan asal bicara kalau tidak tahu persoalan. Apalagi sampai membawa nama lembaga. Jangan semakin memperkeruh suasana. Saya imbau teman-teman DPRD jangan asal ngomong kalau tidak tau permasalahannya. Apalagi sampai membawa nama institusi,” imbuhnya dengan nada tinggi. (ala/mir/c)