Hasil Musrenbang akan Jadi Rujukan APBD 2019

JENEPONTO, BKM — Hasil dari Musyawarah Pereencanaan Pembangunan (Musrenbang) diharap nantinya RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) yang akan dihasilkan, benar-benar menjadi rujukan utama dalam penyusunan APBD tahun 2019.
Karenanya, seluruh pemangku kepentingan diharapkan tidak ada lagi kegiatan yang bersifat dadakan yang muncul ketika pembahasan APBD. Dalam artian, semua aspirasi sudah dapat terakomodir melalui mekanisme perencanaan.
Demikian disampaikan Plt Bupati Jeneponto, Asmanto Baso Lewa saat membuka Musrenbang Kabupaten Jeneponto tahun 2018. Kegiatan ini dihadiri Kepala BKPSDM Provinsi Sulsel, DR Ashari Fakhsirie Radjamilo mewakili gubernur Sulsel, Dandim 1425, Letkol Sugiri, Kapolres Jeneponto, AKBP Hery Susanto, Kepala Bappeda, Masri, para anggota DPRD, pimpinan OPD serta para peserta Musrenbang, di ruang pola kantor bupati Jeneponto, Selasa (20/3).
Lanjut Asmanto mengatakan, potensi Jeneponto cukup melimpah. Ke depan, Jeneponto akan menjadi kabupaten luar biasa. ”Dan saya tidak percaya jika dikatakan daerah tertinggal. Pasalnya, sangat kurang daerah yang menghasilkan sekaligus padi, jagung, dan garam. Dimana, hasil jagungnya yang terbesar di Sulsel tapi sayang hanya diekspor hanya ke Gorontalo,” katanya.
Bukan itu, Jeneponto punya blok minyak Karaengta yang volume minyaknya sangat besar dan mempunyai angin terbaik di dunia. ”Sebentar lagi saya akan melakukan MoU PLTB tahap dua. Tentunya ini akan memberi kesejahteraan bagi rakyat Jeneponto,” jelas Asmanto Baso Lewa.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Jeneponto, M Masri, mengatakan, peserta anggota DPRD Jeneponto dan anggota DPRD Provinsi Sulsel dari Dapil Gowa, Takalar, Jeneponto, anggota Forkopimda, para staf ahli dan asisten, para kepala bagian Setda Jeneponto, para camat, para kepala BUMN/BUMD, para pimpinan Ormas, OKP, dan LSM.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD tahun 2019 dalam mengupayakan pencapaian prioritas pembangunan daerah. (krk/mir/c)