ENREKANG,BKM–Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Enrekang, Sutrisno mengatakan sejak program Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan bergulir pada 1 Januari 2014, masih ada sekitar 28 ribu warga miskin yang tersebar di Bumi Massenrempulu belum tersentuh layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan.
Kekurangan ini diungkapkan Sutrisno,Rabu (28/3) di kantornya. Menurutnya,pada tahun 2018 ini,Pememerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang baru mencaver 10 ribu orang warga miskin dengan alokasi Rp2,3 miliar anggaran dari APBD.
“Anggaran Rp2,3 miliar ini murni dari APBD tanpa sering dengan Pemerintah Sulsel dan Pusat,”kata Sutrisno. Ia mengatakan,untuk mentuntaskan program BPJS 100 persen di daerahnya,pihaknya telah menyampaikan kekurangan tersebut ke pihak Eksekutif agar dianggarakan pada tahun 2019.
“Kekurang ini kita sudah disampaikan ke DPRD,”ujar Sutrisno mantan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Enrekang.
Sebelumya,Kepala Unit BPJS Kabupaten Enrekang,Hajra mengatakan masih ada sekitar 70 ribu warga Kabupaten Enrekang hingga kini belum terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Mereka belum memiliki kartu jaminan kesehatan nasional (JKN).
Hal ini diungkapkan Hajra di kantor BPJS Enrekang, Selasa (19/9). Menurutnya, dari 238 jiwa penduduk Enrekang,baru 160 jiwa yang sudah terdaftar memiliki kartu jaminan kesehatan nasional (JKN). “Masih ada sekitar 70 ribu warga Enrekang yang belum mendaftar JKN,”kata Hajra. (suherman karim)
