Warga Mengamuk di Kantor Disdukcapil

MAMASA, BKM — Reumer (45), warga Kecamatan Rante Bulahan Timur, mengamuk di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Mamasa. Ia mencak-mencak dan memarahi sejumlah pegawai di kantor tersebut. Ia mengamuk lantaran merasa tidak puas lantaran lambannya pelayanan di kantor itu.
Sikap Reumer ini membuat sejumlah pegawai Disdukcapil Mamasa yang sedang bertugas tersulut emosinya. Beberapa pegawai justru berusaha membela diri dan balik memarahi Reumer. Tindakan ini menyebabkan adu mulut antara pegawai dengan Reumer. Beruntung, Kepala Disdukcapil Mamasa segera melerai pertengkaran dan menenangkan kedua belah pihak, yakni pegawai dan Reumer.
Ketika diwawancara Berita Kota Makassar di kantor Disdukcapil, Selasa (6/10), Reumer mengatakan, keributan ini berawal dari lambannya proses pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berkasnya telah dia setor sejak beberapa minggu sebelumnya. Saat hendak menanyakan perkembangan berkasnya, dijawab dengan kasar oleh pegawai yang bertugas di tempat itu, sehingga pertengkaran tidak bisa terhindarkan.
”Saya sudah memasukkan berkas pembuatan KTP saya sejak dua minggu lalu. Namun sampai hari ini belum juga selesai. Alasannya, persoalan jaringan. Tapi waktu saya cek berkas saya, ternyata baru di loket registrasi. Inilah yang membuat saya marah pak,” ujar Reumer dongkol.
Keluhan senada juga diungkapkan salah seorang warga Kecamatan Sumarorong bernama Alex. Diakui, dirinya telah lebih seminggu mengurus Kartu Keluarga (KK) di tempat itu. Namun hingga kini belum juga tuntas. Bahkan ketika hendak menanyakan perkembangan berkasnya, oknum pegawai di tempat itu berbalik memarahinya. Bahkan meminta sejumlah uang agar pengurusannya lancar.
‘Selain uang denda Rp150 ribu, saya juga dimintai uang tambahan salah satu pegawai. Katanya supaya KK saya cepat selesai. Namun saya tidak menyanggupinya pak,” jelas Alex yang enggan menyebutkan identitas oknum pegawai yang dimaksud.
Kepala Disdukcapil, Semuel yang dikonfirmasi di ruangannya setelah keributan itu, sangat menyesalkannya. Ia mengakui kelemahan yang dilakukan bawahannya. ”Memang ada pegawai saya yang tidak mampu berkomunikasi dengan warga yang datang mengurus dokumen kependudukannya, sehingga peristiwa seperti tadi terjadi. Apalagi kalau yang bersangkutan sudah lama memasukkan berkasnya kemudian tidak selesai. Makanya, mereka marah,” kata Semuel.
Semuel mengharapkan, kepada warga yang datang mengurus KTP atau KK nya agar memperhatikan standar operasional pelayanan (SOP) yang telah ditempel di dinding kantor agar memahami prosedurnya. Terkait metode pelayanan dan indikasi pungutan liar yang dilakukan bawahannya dirinya akan melakukan reposisi.
”Sebentar kami akan melakukan rapat dan mungkin pegawai tersebut akan kami ganti karena sangat tidak cocok di tempat itu,” tandasnya. (dar/mir/c)