GOWA, BKM — Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan berencana akan mendorong dokumen anggaran Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang merupakan pedoman penyusunan APBD.
Hal itu akan dilakukannya sehubungan Pemkab Gowa ingin segera mengajukan anggaran perubahan APBD 2018.
Rencana itu dikatakan Adnan saat dicegat awak media usai menghadiri paripurna penetapan Pertanggungjawaban APBD 2017 di DPRD Gowa, Senin (2/7/2018) siang.
Hal ini dia katakan saat rapat paripurna penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD 2017 di DPRD Gowa, Senin (2/7/2018).
“Dalam waktu dekat ini saya akan ajukan KUA-PPAS itu. Kalau bukan sebelum event Beautiful Malino, yah setelahnya yang jelas dalam bulan ini,” sebut Adnan.
Dikatakannya, KUA PPAS ini lebih cepat jika dibandingkan dua tahun sebelumnya. “Artinya semua saran dan masukan kita terima. Kalau kita cepat ajukan APBD perubahan ini, tentu serapan anggarannya juga semakin meningkat,” tambahnya.
Dia lalu menjelaskan dari 2013 hingga 2017 penyerapan anggaran naik secara signifikan. Dari yang sebelumnya hanya 89 persen sekarang berkisar 93 persen.
Sebelumnya, dokumen KUA-PPAS sering kali menjadi perdebatan antara eksekutif dan legislatif karena keterlambatan penyerahannya. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil musyawarah rerencanaan pembangunan (Musrenbang), yang nantinya dilaporkan paling lambat minggu pertama Juni.
Rencana percepatan itu pun disambut baik oleh anggota DPRD Gowa. Seperti dikatakan Robby Harun dari Fraksi Gerindra. Robby mengatakan jika hal itu adalah sesuatu yang baik.
“Saya pikir ini salah satu perubahan yang baik dan bisa berdampak pada pembangunan Gowa tentunya. Tentu legislatif akan mengapresiasi karena eksekutif mau mendorong secepatnya. Ini juga agar tidak terjadi lagi perdebatan seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Robby.
Begitu juga dengan Asriady Arasi dari Fraksi Demokrat. Menurut Ketua Komisi IV ini, jadwal yang dimaksud oeh Bupati Gowa itu sudah sesuai dengan aturan.
“Harapan kami di DPRD ini agar tidak terkesan terburu-buru lagi seperti yang lalu-lalu. Karena sesuai aturan di perundang-undangan kan Juli sudah harus didorong. Dan juga bisa dibahas sesuai harapan kita bersama,” ulas Asriady. (saribulan)
