Jokowi Sebut Pilkada Secara Umum Aman

MAKASSAR, BKM–Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dihelat serentak 27 Juni lalu baru saja usai. Namun, di beberapa daerah, terlihat ada potensi konflik. Selain itu, tingkat partisipasi pemilih yang sangat rendah dan juga beberapa daerah yang masih perlu diantisipasi.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan secara keseluruhan Pilkada di Indonesia berjalan aman. Namun masih ada beberapa daerah yang masih perlu diwaspadai hingga kini, seperti Makassar. “Memang masih ada satu dua daerah, tapi saya rasa itu biasa. Itulah bagian dari berpolitik, yang jelas secara umum aman, aman, dan aman,” ujar Jokowi usai meninjau Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Selasa (3/7).
Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar beberapa hari terakhir memang sedikit rawan. Beberapa kecamatan masih melakukan rekap suara. Massa dari kubu pasangan calon Appi-Cicu dan kolom kosong kerap berseteruh.
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono mengaku konflik Pilwali masih menjadi kewenangan KPU dan Bawaslu sebagai pihak penyelenggara dan kepolisian sebagai pihak pengamanan. “Kalau dari pemerintahan, kita khawatir itu disebut intervensi. Hanya saja tugas kepolisian itu menjaga dan menjadi tugas rutinnya, jadi sekarang masih menjadi segitiga, KPU, Bawaslu dan pihak pengamanan dari kepolisian. TNI pun sifatnya hanya stand by saja untuk security on call jika dibutuhkan,” kata Sumarsono.
Ia mengatakan posisi kedua kubu saat ini sudah mulai meredam. Wartawan juga yang hendak meliput sudah diperbolehkan. Transparansi oleh pihak KPU dan Bawaslu dibutuhkan agar warga tak bertanya-tanya. “Kotak kosong bukan berarti tidak ada saksi atau tertutup, masyarakat boleh melihat juga selama tidak ikut campur didalam, ini transparansi menjadi penting. Saya kira ini hanya satu dua hari saja bisa kelar,” jelasnya.
Sumarsono menegaskan, masalah Pilwali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Ada provokator yang ingin mengadu domba. Olehnya, yang berhak mengurus Pilkada hanya KPU, Bawaslu dan dijaga oleh pihak Kepolisian. “Termasuk jika ada anggota dewan yang seperti diberitakan itu tidak boleh. Hanya KPU dan Bawaslu saja,” tutupnya. (rhm/rif)