Target PAD Sulbar Meningkat 8,49 Persen

MAMUJU, BKM — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulbar pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 8,49 persen. Namun pencapaian ini belum meningkat secara signifikan. Itu disebabkan target sumber-sumber pendapatan yang belum maksimal, seperti dari sektor kehutanan, energi dan tidak diperolehdana insentif daerah.
Hal itu dikemukakan Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin saat menyampaikan jawaban gubernur Sulbar terhadap pemandangan umum Fraksi Golkar, PAN, dan Keummatan terkait pendapatan dan strategi yang dilakukan dalam peningkatan PAD dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Sulbar, Selasa (10/7).
Untuk keluar dari permasalahan itu, kata Ismail, akan dilakukan berbagai langkah. Misalnya intensifikasi dan ekstensifikasi berupa pengkajian sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum maksimal, seperti dari sektor kehutanan dan energi.
Sedangkan dari sektor pajak kendaraan bermotor akan dilakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan desa untuk mengintensifkan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, juga akan melakukan review kembali beberapa regulasi dibidang pendapatan.
Selain menjawab beberapa pertanyaan dari semua fraksi, dalam jawaban gubernur tersebut, Ismail juga menyampaikan kesepakatan atas beberapa saran yang dikemukakan fraksi-fraksi itu.
Ismail mengatakan, pada prinsipnya Pemprov Sulbar sependapat dengan saran dari fraksi Demokrat dan PDIP agar belanja OPD untuk urusan wajib yang berkaitan dengan belanja lebih optimal. Sehingga ke depan akan menjadi perhatian dalam mendesain program dan kegiatan OPD secara menyeluruh dan terintegrasi satu sama lain. Utamanya kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Sedangkan fraksi Gerindra menyarankan agar Pemprov Sulbar memberikan perhatian kepada nasib Guru Tidak Tetap (GTT), PTT SMU dan SMK Negeri. Untuk hal tersebut, Pemprov akan menindaklanjuti dengan melakukan beberapa hal. di antaranya melakukan seleksi untuk mengisi kebutuhan PTT, GTT, pada SMU serta SMK negeri se-Sulbar dan selanjutnya mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk membayar GTT, PTT yang telah lulus seleksi berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, menegaskan, agar proses pembahasan Ranperda tersebut berjalan lancar sesuai jadual yang ditetapkan, maka diharapkan anggota DPRD dan Pemprov Sulbar dapat bekerja lebih optimal.
Hadir pada rapat paripurna tersebut beberapa pimpinan OPD, Plt Wakil Ketua I, Thamrin Endeng, Wakil Ketua II, Arman Salim, Wakil Ketua III, Haris, Plt Sekwan Safaruddin, pejabat administrator dan pengawas lingkup Pemprov Sulbar, serta undangan lainnya. (ala/mir/c)