Laporan Keuangan Wajib Terapkan Basis Akrual

TAKALAR,BKM — Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin meminta seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dilingkup kerjanya untuk menerapkan basis akrual disetiap penyusunan laporan keuangan Tahun 2015.
Hal ini dikemukakan, Burhanuddin saat memimpin rapat sosialisasi upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Sulsel, bertempat di Baruga Kalabbirang, Rumah Jabatan Bupati Takalar, Kamis, (5/11) kemarin.
Dalam kegiatan ini, turut dihadiri Wakil Bupati Takalar, Ketua DPRD, Inspektur Inspektorat Sulsel serta para anggota Forkopimda Kab Takalar. Sosialisasi yang berlangsung sehari tersebut juga diikuti para pimpinan SKPD, Tim Penyusun Laporan Keuangan SKPD lingkup Pemkab Takalar.
Adapun tujuan sosialisasi untuk mendapatkan pemahaman terhadap system laporan keuangan yang berbasis akrual. Para peserta mendapatkan informasi bagaimana menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan pada SKPD masing-masing, serta membangun kembali komitmen bersama untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya da mempunyai tekad besar untuk meningkatkan opini yangtelah diraih saat ini.
“Mengingat penerapan basis akrual ini wajib dilakukan dalam laporan keuangan SKPD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015, maka sangat perlu sosialisasi untuk mendapatkan gambaran bagaimana penerapan basis akrual tersebut dalam penyusunan laporan keuangan tahun ini,” tegas Bur, sapaan akrabnya.
Lebih jauh dia menegaskan, Kabupaten Takalar telah berhasil mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas penyajian laporan keuangan untuk tahun anggaran 2014.
“Semoga dengan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan penerapan Basis Acrual dalam penyusunan laporan keuangan, SKPD lebih siap, mengingat tahun lalu laporan keuangan disusun dengan basis kas menuju Akrual, sehingga opini kita untuk laporan keuangan tahun anggaran 2014 jangan sampai menurun, dan kita usahakan meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” harap Bur.
Bupati juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan Inspektorat Takalar yang telah melaunching Program Layanan Konsultasi Pengawasan Daerah. Dengan adanya layanan konsultasi ini, kata Bur, diharapkan seluruh komponen masyarakat yang membutuhkan informasi, ingin menyampaikan pengaduan, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pengawasan pelaksanaan pemerintahan di Takalar.
Diakhir sambutannya, Bur berharap kepada SKPD dan seluruh peserta sosialisasi untuk betul-betul serius dan peran aktif mengikuti sosialisasi ini. Sebelum membuka secara resmi sosialisasi tersebut, Bur menyerahkan SK pengangkatan kepada empat pejabat fungsional Inspektorat Takalar. (tom-ril/c).