PAREPARE, BKM — Penolakan pasien oleh Puskesmas Lakessi kini menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam.
Menurut Rahmat tugas dan fungsi (Tupoksi) Puskesmas adalah memberikan pelayanan hak dasar kepada masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan sesuai diamanatkan undang-undang.
”Jika ada puskesmas atau rumah sakit menolak pelayanan kesehatan kepada pasien yang akan berobat itu sudah melanggar ketentuan berlaku,” tegas Rahmat, Senin (3/12).
Puskesmas Lakessi yang menolak pasien baik kategori BPJS maupun non BPJS (pasien umum) sungguh sangat disayangkan dan tidak sejalan dengan program pemerintah mengenai hak pelayanan dasar kesehatan sesuai visi dan misi Walikota Parepare.
”Kepada Puskesmas dan RS agar memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa melihat siapa yang mau dilayani. Tidak dibenarkan menolak melayani pasien,”tambahnya.
Mengenai BPJS selama ini sangat berbelit-belit karena aturanya sangat merugikan masyarakat perlu dievaluasi oleh Pemkot. “BPJS harus jeli melihat masalah ini sehingga tidak merugikan masyarakat,”terangnya.
Sebelumnya kedua instansi ini dipanggil, dewan meminta agar pelayanan kesehatan menjadi nomor satu. Puskesmas, RS dan BPJS jangan lagi berbelit kalau sudah menyangkut kesehatan manusia. Pokoknya wajib ditangani,” unagkpnya.
Terpisah, Direktur IKRa Parepare, Uspa Hakim meminta DPRD memanggil pihak Puskesmas, Kadinkes, BPJS untuk hering guna membahas masalah tersebut.
“DPRD jangan takut panggil Puskesmas, BPJS dan Kadinkes untuk klarifikasi. Ini sangat berbahaya kalau dilakukan pembiaran,” tukas Uspa. (smr/C)
